• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

28 Perusahan Bayar Pajak Sumur Bor

Kamis, 2 Desember 2010 23:52 WIB
DUMAI, Tribunnewspekanbaru.com -  Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Sekda) Pemko Dumai sudah mencatat ada sekitar 28 perusahaan yang siap memberikan kontribusi dalam Pajak Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan (PPABT-AP).

Wajib pajak itu termasuk perusahaan, hotel, restaurant, serta unit usaha menengah yang menggunakan sumur bor, seperti isi ulang air bersih.Rencananya, penerapan pajak yang sudah dimasukan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) itu akan diterbitkan mulai per 1 Januari 2011 mendatang.

"Jumlah 28 itu setelah melalui proses monitoring dan investigasi dilapangan. Sebab, jarang ada yang jujur untuk menyebutkan kepemilikan sumur bor dalam usahanya. Makanya kami turunkan anggota untuk mengecek," ujar Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan Kesekretariatan, Zulkifli Sulung kepada Tribun, Kamis (2/12).

Zulkifli menjelaskan kontribusi PPABT-AP dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar. Meskipun tidak menyebutkan targetnya secara gamblang, tapi Zulkifli, meyakinkan mampu menghasilkan miliaran rupiah dari PPABT-AP tersebut."Contohnya, seperti Kawasan Industri Dumai (KID) saja setiap bulannya, membayar PPABT-AP sekitar Rp 14 juta. Belum perusahaan lainya.

Jadi potensinya sangat besar," ujar Zulkifli yang ditemui Tribun dilingkungan kantor walikota, Kamis (2/12).Sebelumnya pajak PPABT-AP sudah tergarap. Menjadi sumber PAD Provinsi Riau. Dengan diterbitkannya perundangan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, daerah diperbolehkan untuk menggarap sumber PAD dari PPABT-AP tersebut.

Berdasarkan aturan ini, Pemko Dumai sudah merancang penerapan PPABT-AP melalui Perda. "Raperda tersebut masih dalam pembahasan DPRD. Kemungkinan disetujui, karena ini sumber pemasukan daerah. Jika disetujui, penerapan perda akan dimulai per 1 Januari," ujar mantan camat Dumai Timur itu.

Mengenai besarnya tarif yang akan dikenakan, dalam pengajuan Raperda masih menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 3 tahun 2003. Yaitu untuk  tarif pajak air permukaan Rp 800 meter kubik. Dan pajak air bawah tanah Rp 950 meter kubik. "Paling kecil perusahaan menggunakan sumur bor seluas 1000 meter kubik," ujar Zulkifli.

Ia memastikan untuk mencegah kontroversi dengan penerapan Perda PPABT-AP, Pemko siap menyebarkan surat edaran kepada seluruh wajib pajak, yaitu perusahaan yang sudah terdata tersebut. "Jika sudah di-Perda kan, maka aturan ini wajib ditegakkan" tutupnya. (nng)

Penulis: zulham
Editor: zulham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2760 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas