• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

KPUD Provinsi Papua Akan Pecat Anggotanya

Jumat, 29 Juni 2012 10:41 WIB
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAYAPURA -  Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  Provinsi Papua Benny Suweni. S.Sos  menyangkan adanya salah satu anggota KPUD di Papua  yang terlibat menggunakan ijazah palsu Strata I (S1)  dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Pihak KPUD masih menunggu hasil proses hukum dari pihak Kepolisian Daerah Papua untuk menentukan proses pergantian dan pemecatan ketua KPUD Kabupaten Deyai jika terbukti melanggar hukum.

Hal tersebut dikatakan Benny Suweni Ketua KPUD Provinsi Papua kepada Tribunnews.com di Jayapura, Jumat (29/06) pagi tadi.

Menurut Benny Suweni,  kejadian ini di pastikan akan menjadi evaluasi tersendiri bagi KPUD Provinsi Papua. Sebab pihaknya juga baru-baru ini menerima laporan adanya anggota KPU yang belum berumur 30 tahun, yang sama sekali melanggar aturan sebagai anggota KPU.

“Kejadian ini akan menjadi evaluasi kami, karena kami menemukan adanya anggota KPU yang umurnya belum mencapai 30 Tahun, yang belum bisa memenuhi syarat, kemudian mendaftar serta di loloskan dari tim seleksi untuk menjadi anggota KPU.

Kedepan tim seleksi saya minta dengan cermat memeriksa keaslian ijazah. Padahal ijazah SMA sudah bisa menjadikan kita sebagai anggota KPU. Yang saya mau pertanykan kenapa AP kalau mau menjadi anggota KPU harus melakukan penipuan,” ungkap Benny Suweni, S.Sos, Jumat (29/6) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Benny Suweni mengatakan terkait proses hukum bagi  Ketua KPUD Kabupaten Deiyai yang berinisial AP yang di tetapkan sebagai terasangka di Polda Papua atas kasus dugaan ijzah palsu. Yang sebenarnya ini terpisah dari tugasnya sebagai Ketua KPU di Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu KPUD Provinsi meminta harus menerima proses hukum yang telah di lakukan oleh aparat kepolisian.

“Kita mempersilahkan lebih jauh Polda Papua untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Agar kita jauh lebih mengetahui perbuatan yan di lakukannya dan hukumannya sesuai dengan pasal yang di lakukannya,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Deyai, Benny mengatakan, masih ada 4 anggota KPUD Kabupaten Deyai  lagi yang tersisa. Jadi tentu dengan adanya 4 orang anggota KPUD Kabupaten Deyai  masih bisa di dalam forum dalam mengambil keputusan.

Sementara KPUD Provinsi Papua pasti akan memanggil dan memberikan petunjuk dalam mengambil langkah dalam mengambil keputusan. Terlebih meminta ke pada ke 4 anggota KPUD Deyai untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Pelaksana Tugas sementara.

“Tentu Pelaksana Tugas ketua KPUD Kabupaten Deyai  sangat di butuhkan di dalam melaksanakan Pilkada tahapan ke 2 di kabupaten Deyai. Yang mana Plt tentunya yang akan melaksanakan pleno dalam proses Pilkada,” paparnya.

Saat ditanya  apakah Ketua KPUD Kabupaten Deyai terancam di pecat terkait kasus Ijazah palsu tersebut, menurut Benny semua ini masih menunggu hasil keputusan yang final dari aparat kepolisian dimana hal tersebut harus terbukti secara hukum di pengadilan yang mana minimal mengancam ketua KPU lebih dari 5 tahun. Yang pasti akan melakukan pergantian antar waktu.

“Untuk proses pemecatan kita belum bisa melakukannya. Karena dalam peraturan KPU UU NO 15 Tahun 2011 sampai yang bersangkutan belum di berikan status yang mengikat atau masih dalam penyelidikan dan penyidikan tentu yang bersangkutan masih menjadi Ketua KPUD Kabupaten Deyai, jadi semua kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polda Papua” katanya.(*)
Editor: zid
Sumber: Tribunnews
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas