A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Inilah Daftar Perusahaan Pembakar Lahan di Riau - Tribun Pekanbaru
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 22 Agustus 2014
Tribun Pekanbaru

Inilah Daftar Perusahaan Pembakar Lahan di Riau

Kamis, 2 Agustus 2012 11:11 WIB
Inilah Daftar Perusahaan Pembakar Lahan di Riau
ilustrasi/net
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Puluhan perusahaan di sumatera melakukan pembakaran hutan.

Kementerian Lingkungan  Hidup saat ini sedang mengusut 8 perusahaan di Sumatera terkait dugaan pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar dan telah menyebabkan 3.841 hektar hutan lenyap. Deputi bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono mengatakan, proses penegakkan hukum sedang dilakukan. Dari delapan perusahaan tersebut, dua diantaraya ada Riau, dua perusahaan di Aceh dan empat perusahaan di Sumatra Selatan.

Anehnya, Muhammad Ilham Malik, Kepala Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sumatra kepada Mongabay Indonesia melalui pesan singkat mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Nanti saya coba carikan infonya. Karena penanganannya di deputi 5 KLH di Jakarta,” ujar Ilham.

Kendati hanya dua perusahaan yang diusut oleh KLH terkait kebakaran hutan di Riau, namun berdasarkan data satelit Citra Modis NASA yang dianalisa Eyes on the Forest dari tanggal 1 Juli sampai 29 Juli 2012 ini terdapat 48 perusahaan pemilik konsesi kehutanan yang terpantau lahannya terbakar dengan titik api sebanyak 258.

“Kita tidak tau kenapa hanya dua perusahaan di Riau yang diusut terkait kebakaran hutan ini. Padahal saat ini saja sudah ada 48 perusahaan konsesi kehutanan yang terpantau ratusan titik api. Jumlah titik api di konsesi kehutanan itu belum termasuk pantauan di konsesi perkebunan dan areal pemanfaatan lainnya. Jadi total titik api di Riau periode Juli ini sudah mencapai 793 titik,” ujar Afdhal Mahyuddin seperti dilansir dari Mongabay Indonesia.

Sebaran titik api terdapat di hampir seluruh kabupaten. Sebanyak 445 titik api di antaranya berada dalam lahan gambut yang sebagian besar berada di kedalaman lebih dari empat meter. Dari pantauan Mongabay Indonesia, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dari pagi hingga siang tanggal 2 Agustus 2012. Gangguan akibat kabut asap ini tidak jarang menyebabkan kerugian ekonomi karena sering tertundanya sejumlah penerbangan di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Muslim Rasyid, Koordinator JIKALAHARI mengatakan, upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka kebakaran hutan dari tahun ke tahun tidak memperlihatkan hasil maksimal karena tidak ada usaha serius. Padahal kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat parah dirasakan masyarakat seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Diare, Iritasi mata.

“Pada studi terakhir di empat bulan pada 2006 hampir 25.000 kasus warga yang terpapar partikel asap. Tentu saja angka ini juga bisa dijumpai di tahun ini karena ribuan titik api terpantau di Riau. Kerugian ini belum lagi menghitung pelepasan karbon dan kerugian ekonomi,” ujarnya.

Terkait dengan pengusutan yang sedang dilakukan Kementrian LH, Muslim memberikan apresiasi meski ia meragukan keberhasilannya. “KLH harus transparan dalam pengusutannya. Keberhasilan ini adalah preseden baik bagi penegakkan hukum sektor lingkungan Indonesia. Tapi tetap ada keraguan 8 perusahaan ini akan bernasib sama. Kami minta KLH membeberkan nama-nama perusahaan agar bisa diawasi proses hukumnya oleh masyarakat,” katanya.

Muslim menambahkan, seharusnya pemerintah bisa menyeret perusahaan tersebut dengan mudah berbekal Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pemilik izin bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. “Seharusnya mudah bagi pemerintah untuk mengusut dan memintai tanggungjawab perusahaan. Lagi pula titik api itu selalu muncul setiap tahunnya di situ-situ juga lokasinya,” katanya.(Mongabay.co.id)

Editor: zid
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
25692 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas