A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

DPRD Rohul Keluarkan 4 Rekomendasi - Tribun Pekanbaru
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 2 Agustus 2014
Tribun Pekanbaru

DPRD Rohul Keluarkan 4 Rekomendasi

Selasa, 20 November 2012 19:39 WIB
TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIR PANGARAIAN - Komisi I DPRD Rokan Hulu, mengeluarkan empat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan konflik antara dua desa, Desa Koto Ranah dan Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, saling klaim lahan di Hutan Lindung Bukit Suligi.

Empat rekomendasi ini dibacakan Ketua Komisi I DPRD Rohul Tengku Rusli, saat rapat dengar pendapat (hearing) yang dihadiri puluhan ninik mamak serta tokoh masyarakat dari dua desa.

Pertemuan, Senin (19/11), tanpa dihadiri Camat Kabun, Herman Lopi.
Rekomendasi tersebut, antara lain DPRD memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Pemkab Rohul untuk menyelesaikan tapal batas desa sesuai Peraturan Pemerintah. Butir berikutnya, Polres Rohul dan TNI diajak ikut membantu menjaga keamanan di masyarakat agar tidak lagi terjadi hal-hal tak diinginkan.

Selanjutnya, karena objek konflik sekitar 1.200 hektare di Bukit Suligi telah ditetapkan status quo, Polsek Kabun diminta terus memantau. Rekomendasi keempat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rohul diminta mencabut Izin KUD Persada Bunda.

Rusli mengaku heran, Desa Koto Ranah sudah terbentuk sejak masa Kabupaten Kampar belum memiliki batas desa. "Inilah pekerjaan keliru. Seharusnya desa definitif harus jelas luas desa, tapal desa, dan jumlah penduduknya, apalagi desa ini telah terbentuk sejak masa Kampar," katanya seperti dikutip dari riauterkini.com.

Anggota Fraksi Golkar ini mendesak Pemkab Rohul bersikap tegas apapun risiko dan persoalannya harus ditentukan secepatnya. Sebab ini menyangkut kinerja pemerintah. Sementara itu, Arisman, Anggota Komisi I DPRD Rohul menyesalkan absennya Camat Kabun, Herman Lopi. Ia mengakui, Dewan sudah mengundang dua kali, tapi tidak pernah hadir.

"Seharusnya camat hadir saat diundang Dewan. Ini sangat disayangkan. Sebab camat mengetahui tentang wilayahnya sebagai perpanjangan tangan kepala daerah. Jika dia tidak hadir selama tiga kali pada pertemuan berikut, biasanya kita akan memakai cara lain," ancam Arisman.

Tokoh masyarakat Koto Ranah, Mawardi, mengatakan, laporan dari Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Rohul dinilai salah dan terkesan berpihak kepada oknum warga Aliantan. Ia meminta agar pemerintah secepatnya tentukan tapal batas.

Hal senada dituturkan Ninik Mamak Aliantan, Adnan Datuk Jalosati. Ia setuju jika batas desa diselesaikan Pemkab Rohul selama sesuai kriteria diinginkan masyarakat, yaitu batas antara Desa Koto Ranah dan Alinatan berada di Sungai Giti.

Pada hearing kemarin, Kasubag Tapem Setda Rohul, Makmur Pasaribu, mengatakan, konflik rebutan lahan Bukit Suligi hanya melibatkan sejumlah oknum dari Koto Ranah dengan Aliantan. Hasil observasi tim dan dokumen dimiliki pemerintahan, objek konflik ada pada sebidang lahan di kawasan hutan lindung Bukit Suligi, sekitar 13 kilometer perbatasan antara Koto Ranah dan Aliantan.

Para oknum berkonflik, katanya, hanya sekelompok masyarakat Koto Ranah dengan KUD Persada Bunda Aliantan. Karena kedua kubu tidak memiliki dokumen lengkap secara tertulis, baik itu dari ninik mamak, sehingga konflik semakin tidak jelas.

 "Konflik ini dipicu karena saling klaim, dimana objek konflik merupakan tanah ulayat dari ninik mamak dua desa. Inilah awal-awal konflik. KUD Persada Bunda mengklaim jika lahan di Bukit Suligi ini sebagai lahan pencadangan untuk koperasi ini dan itu ada penunjukan izin prinsif dari bupati," ungkapnya.

Akibat klaim ini, terjadi penjualan lahan secara sepihak melalui proses jual beli mengatasnamakan ninik mamak dua desa. Tapem juga menemukan ada penerbitan dari Pemdes Koto Ranah dan Aliantan serta penerbitan SKT dari oknum camat.

"Ini lah sebabnya mengapa berbagai mediasi tiak pernah menemukan titik temu. Kita sudah selesaikan konflik ini sejak tahun 2000, namun kala itu baru sebatas konflik oknum belum melibatkan Pemdes. Dan pada tahun 2003, ada penyerahan lahan dari ninik mamak Aliantan kepada KUD Persada Bunda. Hal ini lah yang menuai protes," katanya. (Rtc)
Editor: zulham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas