A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Kepala BKN Regional XII: Pejabat Korup Harus Diberhentikan - Tribun Pekanbaru
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Tribun Pekanbaru

Kepala BKN Regional XII: Pejabat Korup Harus Diberhentikan

Rabu, 21 November 2012 09:13 WIB
Kepala BKN Regional XII: Pejabat Korup Harus Diberhentikan
ilustrasi/net
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Hengki Seprihadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -
Pengangkatan pejabat korup, menurut Kepala BKN Regional XII, Dede Djunaedi, tidak sesuai undang undang. Sebab, pejabat itu harusnya diberhentikan secara tidak hormat setelah menerima vonis berkekuatan hukum tetap.

"Polemik yang sekarang berkembang tidak tepat. Harusnya tidak berpolemik pada berapa lama hukuman. Akan tetapi, vonis itu atas kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Sesuai pasal 9 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, kepegawaian, harus diberhentikan tidak dengan hormat," ujar Dede saat Tribun berbincang soal pengangkatan Azirwan di Kepri beberapa waktu lalu.

Pasal 9 tersebut berbunyi, pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena: a.) Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan.

"Sekarang banyak kalangan berpolemik pada pasal 8, soal lamanya masa hukuman. Kalau melihat pasal 9, harus dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat," kata Dede.

Aturan pada pasal 9 tersebut, juga tercantum pada pasal 23 undang undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian.

Sebelumnya, penelusuran Tribun, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar saat ini dijabat oleh seseorang bernama Muhammad Syukur. Ia mengaku kepada Tribun, memang benar pernah menerima putusan inkrakh dalam kasus korupsi. Ia pun mengaku pasrah apakah akan dicopot, atau tidak dari jabatannya.

Humas PN Bangkinang, Jumadi, Senin (12/11/2012) lalu, menjawab Tribun, mengatakan memang benar ada seseorang berjabatan Kasubdin Pengembangan Sumberdaya dan Pelatihan di Dinas Kehutanan Kampar pada tahun 2008, bernama Ir Muhammad Syukur, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. Kasus Syukur itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Bangkinang mengeluarkan putusan bernomor 428/PID.B/2008/PN.BKN. Hakim PN Bangkinang melalui putusan ini menghukum Ir Muhammad Syukur dengan kurungan empat tahun penjara plus denda ratusan juta.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi Riau, hakim memutus dengan putusan nomor 161/PID/2009/PTR. Hakim PT Riau menjatuhkan hukuman lebih ringan dari putusan hakim PN Bangkinang, satu tahun 10 bulan. "Putusan PT Riau keluar Mei 2009," ungkap Jumadi.

Selanjutnya, pada tingkat kasasi, MA memutus kembali ke putusan PN Bangkinang. Vonis itu melalui putusan nomor 1621K/PIDSUS/2009, tertanggal 19 Agustus 2009.

"Soal apakah Ir Muhammad Syukur, kelahiran Air Tiris 17 Agustus 1962 ini adalah saat ini sebagai pejabat di Kampar, saya tidak tau soal itu, saya tidak berwenang," ujar Jumadi. (*)
Penulis: Hengki Seprihadi
Editor: zid
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas