Sabtu, 28 Maret 2015

Kepala BKN Regional XII: Pejabat Korup Harus Diberhentikan

Rabu, 21 November 2012 09:13

Kepala BKN Regional XII: Pejabat Korup Harus Diberhentikan
ilustrasi/net

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengangkatan pejabat korup, menurut Kepala BKN Regional XII, Dede Djunaedi, tidak sesuai undang undang. Sebab, pejabat itu harusnya diberhentikan secara tidak hormat setelah menerima vonis berkekuatan hukum tetap.

"Polemik yang sekarang berkembang tidak tepat. Harusnya tidak berpolemik pada berapa lama hukuman. Akan tetapi, vonis itu atas kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Sesuai pasal 9 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, kepegawaian, harus diberhentikan tidak dengan hormat," ujar Dede saat Tribun berbincang soal pengangkatan Azirwan di Kepri beberapa waktu lalu.

Pasal 9 tersebut berbunyi, pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena: a.) Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan.

"Sekarang banyak kalangan berpolemik pada pasal 8, soal lamanya masa hukuman. Kalau melihat pasal 9, harus dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat," kata Dede.

Aturan pada pasal 9 tersebut, juga tercantum pada pasal 23 undang undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian.

Sebelumnya, penelusuran Tribun, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar saat ini dijabat oleh seseorang bernama Muhammad Syukur. Ia mengaku kepada Tribun, memang benar pernah menerima putusan inkrakh dalam kasus korupsi. Ia pun mengaku pasrah apakah akan dicopot, atau tidak dari jabatannya.

Humas PN Bangkinang, Jumadi, Senin (12/11/2012) lalu, menjawab Tribun, mengatakan memang benar ada seseorang berjabatan Kasubdin Pengembangan Sumberdaya dan Pelatihan di Dinas Kehutanan Kampar pada tahun 2008, bernama Ir Muhammad Syukur, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. Kasus Syukur itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Halaman12
Penulis: Hengki Seprihadi
Editor: Zul Indra
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas