Sabtu, 30 Mei 2015

Gapura Jalan Karet Picu Protes

Sabtu, 24 November 2012 09:50

Pembangunan gapura di pintu simpang tersebut dinilai tidak mempertimbangan sensitifitas budaya lokal (Melayu), namun justru membuka potensi adanya ketersinggungan warga tempatan. Bangunan tersebut seakan menunjukkan dominasi ekonomi etnis tertentu yang bakal memicu konflik horizontal.

Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau, Anas Aismana menyesalkan tidak adanya komunikasi yang dilakukan pihak pembangun gapura etnis Tionghoa di Jalan Karet dengan lembaga adat dan budayawan.

Seharusnya, sebelum gapura didirikan, rencana tersebut dibincangkan lebih dulu dengan tokoh-tokoh Melayu dan kalangan budayawan lokal.

"Kita kaget, ternyata di lapangan gapura tersebut sudah berdiri. Ketersinggungan sosial telah dipicu oleh adanya gapura etnis tersebut," jelas Anas Aismana kepada Tribun, Kamis (22/11) siang di kantor LAM Riau.

Secara tegas Anas menuding bahwa pendirian gapura tersebut seakan menunjukkan sikap angkuh kelompok yang membangunnya. Dahulu, jalan Karet bernama Jalan Tanah Merah, di mana ruko-ruko pada awalnya dimiliki oleh warga Melayu. Apalagi, pembangunan tersebut berada di atas areal publik, milik umum yang diklaim sebagai simbol kawasan khusus etnis tertentu. Menurutnya, pendirian gapura tersebut ibarat menara gading yang menunjukkan egoisme kelompok tertentu yang kuat secara ekonomi.

"Seakan-akan, karena punya duit bisa membangun seenaknya. Itukan tidak boleh. Di kawasan publik Jalan Karet dan Juanda, tidak boleh ada hegemoni budaya tertentu," tegas Anas.

Anas menjelaskan, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Melayu Riau Bersatu (KMRB) mengecam keras pendirian gapura tersebut. KMRB meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera memerintahkan penghentian pengerjaan gapura, sebelum terjadi tindakan lebih lanjut dari masyarakat.

Halaman12
Penulis: RayaNainggolan
Editor: Zul Indra
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas