Sabtu, 29 November 2014
Tribun Pekanbaru

Gapura Jalan Karet Picu Protes

Sabtu, 24 November 2012 09:50 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANNBARU  - Kalangan budayawan dan tokoh lembaga adat melayu (LAM) Riau menyesalkan pembangunan gapura etnis Tionghoa (Cina) di persimpangan Jalan Karet-Jalan Juanda, Pekanbaru.

Pembangunan gapura di pintu simpang tersebut dinilai tidak mempertimbangan sensitifitas budaya lokal (Melayu), namun justru membuka potensi adanya ketersinggungan warga tempatan. Bangunan tersebut seakan menunjukkan dominasi ekonomi etnis tertentu yang bakal memicu konflik horizontal.

Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau, Anas Aismana menyesalkan tidak adanya komunikasi yang dilakukan pihak pembangun gapura etnis Tionghoa di Jalan Karet dengan lembaga adat dan budayawan.

Seharusnya, sebelum gapura didirikan, rencana tersebut dibincangkan lebih dulu dengan tokoh-tokoh Melayu dan kalangan budayawan lokal.

"Kita kaget, ternyata di lapangan gapura tersebut sudah berdiri. Ketersinggungan sosial telah dipicu oleh adanya gapura etnis tersebut," jelas Anas Aismana kepada Tribun, Kamis (22/11) siang di kantor LAM Riau.

Secara tegas Anas menuding bahwa pendirian gapura tersebut seakan menunjukkan sikap angkuh kelompok yang membangunnya. Dahulu, jalan Karet bernama Jalan Tanah Merah, di mana ruko-ruko pada awalnya dimiliki oleh warga Melayu. Apalagi, pembangunan tersebut berada di atas areal publik, milik umum yang diklaim sebagai simbol kawasan khusus etnis tertentu. Menurutnya, pendirian gapura tersebut ibarat menara gading yang menunjukkan egoisme kelompok tertentu yang kuat secara ekonomi.

"Seakan-akan, karena punya duit bisa membangun seenaknya. Itukan tidak boleh. Di kawasan publik Jalan Karet dan Juanda, tidak boleh ada hegemoni budaya tertentu," tegas Anas.

Anas menjelaskan, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Melayu Riau Bersatu (KMRB) mengecam keras pendirian gapura tersebut. KMRB meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera memerintahkan penghentian pengerjaan gapura, sebelum terjadi tindakan lebih lanjut dari masyarakat.

"Jika tidak dihentikan, maka KMRB dikhawatirkan akan menyelesaikan ketersinggungan itu dengan caranya sendiri," jelas Anas.

Selain pendirian gapura, Anas juga mempertanyakan pemberian dan klaim nama Jalan Karet sebagai Kampung Tionghoa Melayu. Pengambilan nama Melayu dinilai tidak tepat.

"Tidak boleh membawa-bawa nama Melayu secara sembarangan. Itu tidak tepat, apalagi jika mengaitkannya dengan etnis tertentu lain," tegasnya.

Menurutnya, aktivitas di kawasan Jalan Karet juga dinilai sudah mengusik ketenangan warga lain pada saat malam hari. Suara pesta, kembang api dan mercon mengganggu keheningan malam dan jam istirahat warga sekitar.

Anas menegaskan, tidak ada larangan apalagi hambatan bagi warga Tionghoa untuk menjalankan ibadah dan mengekspresikan kebudayaannya di Riau. Apalagi, warga Tionghoa sudah turun temurun dan merupakan warga negara Indonesia juga.

"Tetapi, tolong menghargai lokalitas yang ada. Jangan diklaim kampungnya di kawasan tertentu. Apalagi mengaitkannya dengan nama Melayu. Ini bisa jadi pelecehan," jelas Anas. (*)
Penulis: RayaNainggolan
Editor: zid

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas