A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

LSM Laporkan Korupsi Kehutanan Inhu ke KPK - Tribun Pekanbaru
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Tribun Pekanbaru

LSM Laporkan Korupsi Kehutanan Inhu ke KPK

Sabtu, 5 Januari 2013 11:38 WIB
LSM Laporkan Korupsi Kehutanan Inhu ke KPK
tribunpekanbaru/melvinas
Salah satu hutan yang mengalami kerusakan di Riau
TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT- LSM di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, melaporkan kasus kehutanan di wilayah itu ke KPK, namun petinggi institusi itu merespon dengan menjadikan informasi itu  bahan untuk koordinasi dan supervisi dalam penanganan kasus tersebut.

"Saya telah melapor semua aktivitas sejumlah perusahaan di Inhu ke KPK terkait dugaan korupsi kehutanan, namun jawaban yang didapat belum sesuai yang diharapkan," kata Ropiudin Ketua LSM Kelompok Peduli Pembangunan Masyarakat Indragiri Hulu didampingi oleh Ketua LSM Gepak Inhu Harmain di Rengat, Jumat.

Dikataknnya, selama ini bukan satu atau dua kali laporan berkaitan korupsi di Inhu sudah dilaporkan ke KPK Jakarta, bahkan disertai data lengkap, namun laporan tersebut sepertinya didiamkan saja oleh pihak KPK. Buktinya sampai saat ini belum ada realisasinya di Inhu.

Jika hal ini selalu terjadi seperti diabaikan, maka kepercayaan masyarakat kepada KPK terkait penumpasan kasus yang ada di daerah berkurang.

"Kami menginginkan semua laporan mendapat tanggapan langsung, dan ada tim turun untuk melakukan pengecekan kebenaran dari laporan tersebut, sehingga kedepan terkait adanya korupsi LSM akan langsung melaporkannya. Tetapi karena belum adanya tim yang turun, membuat LSM dan masyarakat enggan untuk melaporkan kembali," terangnya.

Seperti surat LSM nomor 005/PMI-Inhu/1/2011 tertanggal 5 Januari 2011, tentang Pengaduan Dugaan Korupsi Kehutanan Penyerobotan lahan dan ilegal logging oleh tujuh perusahaan di Inhu- Riau oleh LSM KP2MI ke KPK.

Saat itu pihak LSM hanya mendapat balasan surat yang berbunyi laporan saudara dapat digunakan sebagai bahan informasi membuat LSM enggan untuk melapor ulang.

Dalam laporan tersebut ada tujuh perusahaan di Inhu diduga lakukan berbagai korupsi seperti PT Teso Indah di Kecamatan Rengat barat, PT Mitra Kembang Selaras di kecamatan Lirik, PT Sumatra Riang Lestari di Kecamatan Rengat.

Selain itu PT Palma Satu di Kecamatan Batang Gansal, PT Panca Agro Lestari diKecamatan Bantang gansal, PT Citra Sumber Sejahtera di Kecamatan Pranap, PT Perkebunan Nusantara V di Kecamatan Kelayang dan Pasir Penyu.

"Kalau KPK sesekali turun ke Inhu menyikapi laporan berbagai kasus dugaan korupsi tersebut, maka Inhu akan bebas korupsi, karena ada dijadikan contoh," harapnya.

Harmain juga mengatakan bahwa, dirinya berulangkali melaporkan berbagai kasus di Inhu baik itu mengenai Korupsi yang ada di Pemkab Inhu maupun korupsi yang berkaitan dengan perusahaan ilegal, hampir mengalami nasib yang sama yaitu mentah.

"Sebaiknya KPK jangan hanya mengungkap kasus yang ada di Jakarta saja, tetapi sekali - kali ditingkat daerah, karena selama ini kasus banyak terjadi ditingkat kabupaten maupun Provinsi," ungkapnya.

Sebagai penegak hukum, hendaknya dalam memproses berbagai kasus tidak tebang pilih kata Harmain. "Sekecil apapun diproses, jika kasus terlalu banyak di KPK, limpahkan ke Kejaksaan atau pun kepolisian. Hingga kasus demi kasus akan selesai. Dampak kedepannya ada efek jera dan keberanian korupsi berkurang," ujarnya.

Menyikapi banyaknya persoalan di Kabupaten Inhu berkaitan dengan kehutanan, perkebunan, Bupati Inhu diwakili oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Hendri mengatakan, dalam hal ini Pemkab Inhu membentuk Tim terpadu yaitu Tim Pengawasan dan pengendalian Investasi di Inhu yang diketuai oleh Adri Respen, yang juga sebagai Kepala BPMD Inhu.

"Tim tersebut untuk merespon semua pengaduan LSM dan masyarakat terkait bebagai laporan, yang nantinya dijadikan laporan kepada bupati Inhu Yopi Arianto, dan diteruskan untuk diberikan keputusan atau rekomendasi kepihak terkait," terangnya. (ant)
Editor: zid
Sumber: Antara
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
79104 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas