Senin, 22 Desember 2014
Tribun Pekanbaru

Ketua KPU Beri Kuliah Umum di Universitas Haluoleo Kendari

Minggu, 17 Februari 2013 11:06 WIB

Ketua KPU Beri Kuliah Umum di Universitas Haluoleo Kendari
ist/Facebook
Ketua KPU Husni Kamil Manik
TRIBUNPEKANBARU.COM, KENDARI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberikan kuliah umum di hadapan 300 mahasiswa dan dosen Universitas Haluoleo (Unhalu), Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (17/2/2013).

Bertempat di Ruang Senat Lantai 4 Gedung Rektorat Unhalu, Husni menyampaikan materi dengan tema “Peran Perguruan Tinggi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas dan Demokratis”.

Husni dalam paparannya mengatakan saat ini kondisi perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia terus membaik. Fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melahirkan manusia-manusia unggul yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di berbagai bidang terus meningkat.

“Tinggal kemauan perguruan tinggi dengan segala komponen yang ada di dalamnya untuk saling bersinergi mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu melahirkan anak bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang handal dan berwawasan kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.647 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan jumlah dosen sekitar 270 ribu orang dan mahasiswa 4.273.000. “Kumpulan kaum intelektual dalam jumlah yang besar ini merupakan kekuatan yang maha dahsat untuk melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam melakukan pendidikan politik serta mengawal pelaksanaan penyelelenggaraan pemilihan umum tahun 2014,” ujarnya.

Perguruan tinggi, kata Husni, selalu berada di depan dalam dinamika politik yang terjadi di negeri ini. Perguruan tinggi menjadi sumber ide/konsep/gagasan dalam setiap perubahan. Dalam beberapa kesempatan, civitas akademika tampil sebagai pemimpin gerakan untuk melawan tirani dan mendobrak status quo.

Meski saat ini kita sudah hidup dalam suasana berbangsa yang relatif tenang, tata kelola pemerintahan  yang mulai membaik, demokrasi berjalan sesuai prosedur, tugas pokok perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tidak boleh berhenti.

“Kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan sehingga mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki kualifikasi untuk menjawab tantangan bangsa yang makin berat,” lanjutnya.

Pascareformasi, kata Husni, Indonesia terus menata kehidupan demokrasi dan sistem politiknya. Format penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif terus diperbaiki.

Persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu makin ketat. Pengetatan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu dianggap penting untuk membangun kelembagaan partai politik yang sehat, produktif dan berwujud nasional dalam melakukan fungsi-fungsi partai untuk merepresentasikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Perguruan tinggi, lanjut Husni, memiliki ladang pengabdian yang sangat luas. Wilayah politik dan demokrasi merupakan salah satu ladang pengabdian yang menunggu sentuhan tangan-tangan dingin perguruan tinggi sehingga kesadaran politik masyarakat terus meningkat.

“Kita masih ingat sejak tahun 1999, perguruan tinggi membentuk jaringan pemantau pemilu secara masif di seluruh Indonesia untuk mencegah terjadi kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini cukup efektif mencegah terjadi transaksi dan manipulasi suara di semua tingkatan penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ke depan, kata Husni, tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengawal proses demokrasi makin berat. Tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi diharapkan tidak lagi sekadar mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. “Peran untuk mengembangkan kehidupan demokrasi melalui edukasi politik jauh lebih penting,” katanya.

Saat ini, ada trend penurunan partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu. Pemilu pada tahun 2009, tingkat partisipasi masyarakat masih cukup tinggi mencapai 93,30 persen, menurun menjadi 84,07 persen pada pemilu 2004 dan terus menurun menjadi 70,99 persen pada pemilu 2009.

“Kita khawatir justru penurunan partisipasi ini datangnya dari kalangan kampus. Sebab para mahasiswa lah yang selama ini paling getol meneriakkan golput. Bayangkan saja di Indonesia ini jumlah mahasiswa sangat signifikan. Suara-suara para aktivis yang menyerukan Golput tentu sedikit banyak akan memberikan efek resonansi kepada mahasiswa lain dan masyarakat,” ucapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menggandeng Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2014. “Ini sebagai bentuk kepercayaan kita terhadap kekuatan kampus sebagai kumpulan kaum ntelektual untuk membangun kesadaran politik masyarakat,” ujarnya. (rls)
Editor: harismanto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas