DPRD dan BKD Perjuangkan 127 Honorer Dumai
Komisi I dan BKD Bergandengan Perjuangkan 127 Honorer
lihat foto
"Persoalan ini, jangan dianggap sepele lagi oleh Pemko Dumai. Kita harus pro aktif dan melakukan langkah langkah kongkrit untuk meluluskan ratusan honorer K1. Oleh karenanya Komisi I DPRD, serius akan bertemu dengan Komisi II DPR RI yang membidangi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan mengadu ke Komisi II, harapannya ketidaklulusan ratusan honorer K1 bisa ditindaklanjuti," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Dumai, Jhonfikar, kepada Tribun, Selasa (19/2).
Jhonfikar menyampaikan solusi itu dihadapan pejabat BKD Dumai. Selasa kemarin, Komisi I mengundang BKD Dumai untuk meminta penjelasan hasil tindaklanjut pengiriman surat keberatan Pemko Dumai ke MenPAN atas ketidaklulusan honorer K1.
"Ternyata sejak dikirimkanya surat keberatan Pemko Dumai ke MenPAN pada 9 Januari lalu, hingga sekarang tidak ada kejelasan ataupun penjelasan MenPAN terkait penyebab tidak lulusanya 127 honorer K1. Dan kondisi ini jangan dibiarkan saja, kami ingin BKD pro aktif menemui langsung MenPAN ," ujar Jhonfikar.
Belum adanya respon dari MenPAN hingga kini, menurut Jhonfikar, harus segera disikapi Pemko Dumai. "Tidak hanya honorer K1 Dumai saja, yang banyak tidak lulus. Tetapi setelah, pemda setempat melakukan aksi, mendatangi MenPAN. Sekarang ada 50 daerah yang sudah mendapat respon dari MenPAN. Respon di sini adalah memberi kesempatan lagi kepada honorer untuk melengkapi persyaratan. Artinya masih ada peluang bagi honorer.
Tetapi bagaimana dengan Dumai, karena sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya. Jadi kami minta, BKD pro aktif juga mendatangi MenPAN," ujar Politisi Partai Bulan Bintang itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 127 honorer K1 Pemko Dumai gagal seleksi administrasi CPNS. Hanya 16 honorer dari 143 yang mengusulkan. Jumlah kelulusan ini sangat miris, karena kabupaten tetangga, seperti Bengkalis jumlah honorer K1 yang lulus mencapai 336 orang. Komisi I DPRD Dumai menilai BKD sangat lemah memperjuangkan nasib para honorer K1.
"Bahkan Kabupaten Meranti yang baru dua tahun berdiri, tingkat kelulusannya lebih tinggi ketimbang Kota Dumai yang sudah lama berdiri menjadi Kota Madya. Maka dari itu menurut saya upaya yang harus dilakukan BKD Dumai mempertanyakan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB), kenapa banyak tenaga honorer di wilayah Pemko tidak lulus verifikasi CPNS," ujar Jhonfikar. (*)
