Jumat, 28 Agustus 2015

Pembangunan SMPN 37 Pekanbaru Dianggarkan Kembali

Kamis, 21 Februari 2013 09:04

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru menegaskan tetap menganggarkan dana untuk pembangunan gedung SMPN 37 yang belum rampung pengerjaannya tahun lalu. Meski demikian, dipastikan sekolah yang terletak di Kecamatan Marpoyan Damai tersebut belum bisa menerima siswa pada tahun ajaran baru tahun ini.

"Kita menganggarkan dana sebesar Rp 900 juta tahun ini guna melanjutkan pembangunan gedung sekolah tersebut" ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal MPd kepada Tribun kemarin. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan penghitungan dari pekerjaan yang belum rampung tahun lalu.

Dijelaskannya,  tahun 2012 lalu, Disdik telah menganggaran dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk proyek tersebut. Namun, karena berbagai alasan, progres pembangunan baru mencapai 47 persen. Karena itulah sisanya dianggarkan lagi di APBD tahun ini. Jamal juga memastikan bahwa pengerjaan proyek teta melalui proses lelang ulang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun ini Disdik rencananya juga akan menganggarkan dana untuk meubeler di sekolah tersebut.

Menurut Jamal, pihaknya tidak memaksakan SMPN 37 dioperasionalkan tahun ini. Apalagi masih banyak fasilitas belajar mengajar di sekolah tersebut yang perlu dilengkapi. Misalnya fasilitas rumah jaga yang kini belum ada. Terlebih meski proyek telah rampung, fasilitas yang  ada masih berupa gedung.

Meskipun proses penerimaan siswa baru di SMPN 37 belum dimulai tahun ini, ia yakin tak akan mempengaruhi daya tampung peserta didik di Pekanbaru. Karena, secara umum Pekanbaru belum kekurangan SMP. Apalagi, di Pekanbaru masih banyak SMP swasta yang terbuka menerima peserta didik baru. "Jadi kita selesaikan dulu pengerjaan fisik dan fasilitasnya. Dimungkinkan siswa baru bisa diterima tahun 2014 nanti," kata Jamal.

Sebelumnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan pembangunan gedung sekolah tersebut tak rampung tahun 2012 lalu. Kendala pertama yaitu, terjadinya lelang ulang sehingga mengakibatkan pengerjaan proyek terlambat. Setelah lelang tuntas, kontraktor pelaksana juga mengalami berbagai hambatan di lapangan.

Diantaranya, kendaran proyek tak bisa leluasa keluar masuk lokasi pembangunan. Pasalnya, akses jalan menuju lokasi pembangunan tersebut melalui perumahan. Sementara, masyarakat di sekitar perumahan tak mengizinkan jalannya dilintasi kendaraan proyek. Akibat masalah ini, kontraktor akhirnya harus mencari jalan alternatif dengan  menyewa lahan lain. "Pencarian lahan hingga pembukaan aksesnya memakan waktu sampai satu bulan," tutur Jamal waktu itu kepada Tribun.

Halaman12
Penulis: Hendra Eifivanias
Editor: Zul Indra
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas