Kamis, 28 Mei 2015

Proyek PLTU Tenayan Raya Diperiksa KPK

Kamis, 28 Februari 2013 10:52

"Sebelumnya Menteri BUMN memang datang ke KPK untuk mengirimkan surat. Dia minta KPK untuk masuk ke dalam pengadaan PLTU di Kalimantan dan di Riau," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dihubungi per telepon dari Pekanbaru, Kamis.

Namun ketika itu, kata dia, Dahlan bukan menyampaikan data, namun hanya sebatas surat memohon agar dilakukannya pemeriksaan terhadap tender proyek-proyek PLTU, terutama itu di Kalimantan dan di Riau.

Intinya dari surat tersebut, demikian Johan, Dahlan Iskan memohon untuk diperiksanya PLTU guna menepis tuduhan berbagai pihak tentang adanya dugaan pelanggaran hukum pada proyek itu sewaktu dia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"KPK diminta memastikan bahwa disitu (proyek PLTU) ada masalah atau tidak," katanya.

Tentunya, kata Johan, KPK akan menindaklanjuti permintaan itu, namun harus melalui tahapan-tahapan yang tepat dan tidak melanggar.

Karena, kata dia, surat itu dikirim dengan tidak ada dilengkapi dengan data-data detail, dan yang pasti tidak atau belum sampai ke bidang pengaduan di KPK.

"Nantinya KPK akan berkoordinasi lagi dengan Dahlan Iskan, bagaimana upaya itu akan dilakukan dan selanjutnya," katanya.

Halaman12
Editor: Zul Indra
Sumber: Antara
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas