• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

Mantan Dirut Bank Riau Divonis 4 Tahun Penjara

Rabu, 27 Maret 2013 11:31 WIB
Mantan Dirut Bank Riau Divonis 4 Tahun Penjara
ilustrasi/net
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah yang kini berubah menjadi Bank Riau Kepri, Zulkifli Thalib, Selasa (26/3) dijatuhi hukuman 4 penjara oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, karena terbukti bersalah melakukan kredit fiktif.

"Selain itu terdakwa Zulkifli Thalib juga dibebankan membayar denda Rp 300 juta dengan subsider 2 bulan penjara kalau denda tidak dibayar," ujar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru Ida Bagus Dwiyantara SH.

Atas putusan itu Zulkifli Thalib yang mengenakan baju koko warna putih dipadukan celana panjang warna hitam menyatakan masih pikir-pikir utuk menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi. "Saya masih pikir-pikir untuk menyatakan banding," ujar Zulkifli.

Sementara itu istri terdakwa yang mengenakan baju PNS dan duduk dikursi pengunjung tak kuasa menahan tangisnya, ia tak henti-hentinya mengusap kedua bola matanya dengan tangan untuk menyeka air matanya yang mengalir dipipi. Keluarga besarnya yang selalu setia mendampingi selama persidangan juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar vonis Majelis Hakim tersebut.

Dalam amar putusannya Ida Bagus, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkayakan orang lain secara bersama-sama. "Atas perbuatannya itu terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP," kata Ida Bagus.

Ida Bagus juga menyampaikan, terkait pendapat terdakwa keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Bank Riau Kepri bukan termasuk keuangan negara itu tidak benar. "Sebab keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan berbentuk saham di PT Bank Riau Kepri itu termasuk keuangan negara," jelas Ida Bagus.

Putusan ini kata Ida Bagus lagi, diambil sudah sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi. "Putusan ini kami ambil juga sudah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan," ungkap Ida.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU Oka Regina SH pada sidang sebelumnya. Dimana saat itu JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan subsider 3 bulan penjara kalau denda tidak dibayar.

Usai membacakan putusannya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan JPU Oka Regina SH untuk menggunakan haknya. Atas kesempatan itu Zulkifli Thalib menyatakan, ia dan penasihat hukumnya masih pikir-pikir untuk menyatakan banding. Hal yang sama juga disampaikan JPU.

Selanjutnya Majelis menutup sidang, setelah sidang ditutup terdakwa Zulkifli Thalib langsung berdiri dan berjalan ke kursi pengunjung. Suasana haru sangat terlihat jelas Selasa sore itu, cipika-cipiki layaknya reuni terus diberikan kerabat terdakwa untuk memberikan dorongan dan semangat kepada Zulkifli Thalib agar kuat dan tabah menghadapi cobaan. (rsy)

Uang Rp 35,2 Miliar Tidak Sesuai Peruntukan

Seperti diketahui dalam dakwaan sebelumnya dijelaskan, perkara ini bermula saat terdakwa berkenalan dengan Arya Wijaya (tersangka kasus ini) selaku Direktur PT Saras Perkasa di ruangan kerja terdakwa ini dengan maksud, Arya ingin menjajaki pengambil alihan atau take over bangunan mall dan 39 ruko yang terletak di Batuaji Batam. "Karena tidak mengenal Arya serta tempat tinggalnya secara persis, terdakwa menyarankan Arya membuat perusahaan yang beralamat di Batam," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, terdakwa meminta Yumadris (tersangka lainnya) selaku pimpinan Bank Riau-Kepri Cabang Batam, datang ke kantor pusat Pekanbaru guna melakukan pertemuan. "Dalam pertemuan Bukhari Arahim (tersangka lainnya), Direktur Pemasaran dan Arya sudah ada. Dipertemuan, terdakwa meminta Bukhari agar membantu proses kredit atau pengalihan aset dari PT Karyawira Wanatama ke PT Saras Perkasa milik Arya," terang JPU.

"Setelah pertemuan, terdakwa dengan dan Bukhari Arahim sepakat merencanakan proses take over atas permohonan kredit dan memberikan kredit ke Arya Wijaya senilai Rp35,2 miliar," tambahnya.

Dalam prosesnya, Syahrul selaku Pimpinan Kredit Komersil membuat notisi permohonan kredit PT Saras Perkasa milik Arya. Hasilnya, persyaratan administrasi kredit yang diajukan Arya tidak lengkap dan tidak dapat dilanjutkan.

Namun, lanjut JPU, hal itu tidak diterima terdakwa. Dan tanggal 11 Juli 2003 atas inisiatifnya, terdakwa mengadakan rapat komite yang langsung dipimpinnya. "Padahal, yang seharusnya mempunyai inisiatif, mengundang dan memimpin rapat komite adalah Drs Zuhri H Asryad selaku pemimpin divisi perkreditan, bukan Zulkifli Thalib," tegas JPU.

"Dan dalam rapat komite, Syahrul kembali menjelaskan bahwa PT Saras Perkasa milik Arya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat administrasi. Yaitu PT Saras tidak menyerahkan dan membuat proposal pengajuan kredit dan peruntukannya, karena tidak ada dukungan finansial, sehingga tidak layak diberikan kredit," lanjut JPU.

Pun begitu, terdakwa dalam rapat komite itu memutuskan menyetujui permohonan kredit atas nama Arya Wijaya, Direktur PT Saras Perkasa senilai Rp35,2 miliar. "Rinciannya, Rp32,2 miliar merupakan pengalihan aset dari PT Karyawira ke PT Saras Perkasa dan Rp3 miliar diberikan ke PT Saras Perkasa guna melanjutkan pembangunan fisik mall," urai JPU.

Selain tidak berhak memimpin rapat, lanjut JPU, persetujuan kredit yang dilakukan terdakwa tidak pernah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawasan Bank Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru.

Setelah cair, kredit yang diajukan PT Saras menuai masalah. Pasalnya uang Rp35,2 miliar dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab dana itu dipergunakan untuk membayar ke 139 debitur yang menjadi tanggungan perusahaan. "Uang itu masuk ke rekening Arya. Selanjutnya, uang itu dipindah bukukan oleh Sofyan (saksi) ke rekening debitur sebanyak 139 debitur. Dimana tiap debitur menerima Rp250 juta," jelas jaksa.

Dalam perjalanannya, PT Saras tidak pernah mengembalikan uang tersebut ke Bank Riau-Kepri. Atas perbuatannya yang memberikan kredit tanpa proses wajar dan tanpa jaminan. (*)
Penulis: Rino Syahril
Editor: zid
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
127294 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas