Jumat, 21 November 2014
Tribun Pekanbaru

Camat Rumbai Segera Dipanggil Ombudsman

Jumat, 29 Maret 2013 09:43 WIB

Camat Rumbai Segera Dipanggil Ombudsman
istimewa
Logo Ombudsman
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi saat dimintai keterangan mengenai adanya pungutan yang ditetapkan oleh pihak Camat dan Lurah di Kecamatan Rumbai beberapa waktu lalu, politisi partai keadilan sejahtera ini dengan tegas menjelaskan jika pungutan itu bukan Perda dan aturan yang diberlakukan Pemko sebagaimana yang dijelaskan aparat ditingkat kecamatan dan lurah tersebut.

"Tidak ada Peraturan daerah atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengurusan SKGR,"ujar Ayat Cahyadi dengan tegas kepada Tribun Kamis (28/3).

Menurut Ayat, apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan meminta uang sertifikasi dan uang lelah biaya pengetikan itu tidak dibenarkan, karena tidak ada peraturan yang diberlakukan Pemko.

"Jangan diberikan, kalau ada yang meminta, karena mereka sudah digaji,"ujar Ayat.

Ayat juga meminta kepada warga dimana saja berada jika menemukan ada keganjilan pungutan di lapangan segera melaporkan ke Pemko, jika petugas tersebut tetap meminta maka warga harus meminta bukti pembayaran itu.

"Jangan mudah terkecoh, kalau ada yang meminta maka diminta bukti legalitas pungutan itu,"ujar Ayat.

Sementara itu, Ombudsman Rebublik Indonesia perwakilan Riau menyesalkan sikap birokrasi ditingkat kecamatan dan kelurahan yang masih gencar mempraktekkan pungutan liar. Akibatnya warga disulitkan dengan adanya praktek pungli itu, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Ombudsman sendiri akan segera mengundang Camat Rumbai Jaminur dan tim untuk dimintai keterangan klarifikasi terkait Laporan dari warga  bernama Abu Kasim, yang menjadi korban pungli di Kantor Camat.

"Ini keluhan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam bentuk “permintaan uang, barang dan jasa (pungutan liar)” dalam memberikan layanan kepada masyarakat,"ujar Ketua Ombudsman RI Ahmad Fitri kepada Tribun Kamis (28/3).

Pertemuan dengan pihak Camat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (2/4) nanti.

"Agenda pertama, Permintaan Klarifikasi terkait laporan atas nama Abu Kasim kemudian Pembahasan Perda terkait retribusi layanan di Kecamatan, kami mememinta Camat Rumbai juga dapat menghadirkan Kasi Pertanahan, petugas pembukuan registrasi tanah, Lurah Umban Sari dan staf kelurahan yang memaraf surat Pelapor itu,"ujar Ahmad Fitri.

Ahmad Fitri menambahkan selama ini Ombudsman memberikan perhatian yang sungguh-sungguh atas permasalahan ini, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 8. "kami berharap Camat Rumbai dan tim dapat bekerjasama dan memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Riau ini,"ujar Ahmad Fitri.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Abu Kasim warga Kelurahan Umbansari Kecamatan Rumbai heran ketika melihat ada pungutan liar di Instansi Pemerintah seperti di kantor Camat dan Lurah. Pungli itu berawal dari saat dirinya mengurus SKGR tanah di kantor camat Rumbai pada saat itu dirinya harus mengeluarkan uang mencapai Rp. 750 ribu di Kantor Camat dan Rp 300 ribu di Kantor Lurah.

Menurutnya, pihak pengurus akta tanah tersebut langsung menetapkan besaran angka rupiah atas pengurusan SKGR tersebut, dalam hal itu Abu Kasim mengurus tiga lembar surat tanah dan harus membayar uang Rp 300 ribu kepada bagian registrasi.

Anehnya lagi, saat dirinya minta tandatangan Camat didalam ruangan Camat, Abu Kasim juga kembali menemukan pungli didalam ruangan camat yang tidak lain adalah Camat itu sendiri.

Tidak hanya disitu saat mengurus di tingkat Lurah sebelumnya Abu juga harus mengeluarkan uang paraf dari petugas diluar dan salam tandatangan buat Lurah, total keseluruhan Rp 300 ribu.

Menanggapi hal tersebut Bagian Pertanahan Kantor Camat Rumbai Syamsudin saat dihubungi Tribun membantah jika stafnya menetapkan pungutan terhadap warga yang mengurus SKGR tanah tersebut.

Syamsudin mengakui setiap warga yang mengurus surat tanah selalu memberikan salam tempel berupa uang, dikisaran Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu.

Sementara itu Willy Amrul Lurah Umbansari ketika dihubungi Tribun juga membantah jika ada penetapan pembayaran khusus pengurusan tanah di Kantor Lurah. Manurutnya selama ini hanya sebagai uang terima kasih warga saja.(*)
Penulis: Nasyuha
Editor: zid
0 KOMENTAR
128644 articles 9 0
Avatar
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas