Selasa, 4 Agustus 2015

Camat Rumbai Segera Dipanggil Ombudsman

Jumat, 29 Maret 2013 09:43

Camat Rumbai Segera Dipanggil Ombudsman
istimewa
Logo Ombudsman

"Tidak ada Peraturan daerah atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengurusan SKGR,"ujar Ayat Cahyadi dengan tegas kepada Tribun Kamis (28/3).

Menurut Ayat, apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan meminta uang sertifikasi dan uang lelah biaya pengetikan itu tidak dibenarkan, karena tidak ada peraturan yang diberlakukan Pemko.

"Jangan diberikan, kalau ada yang meminta, karena mereka sudah digaji,"ujar Ayat.

Ayat juga meminta kepada warga dimana saja berada jika menemukan ada keganjilan pungutan di lapangan segera melaporkan ke Pemko, jika petugas tersebut tetap meminta maka warga harus meminta bukti pembayaran itu.

"Jangan mudah terkecoh, kalau ada yang meminta maka diminta bukti legalitas pungutan itu,"ujar Ayat.

Sementara itu, Ombudsman Rebublik Indonesia perwakilan Riau menyesalkan sikap birokrasi ditingkat kecamatan dan kelurahan yang masih gencar mempraktekkan pungutan liar. Akibatnya warga disulitkan dengan adanya praktek pungli itu, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Ombudsman sendiri akan segera mengundang Camat Rumbai Jaminur dan tim untuk dimintai keterangan klarifikasi terkait Laporan dari warga  bernama Abu Kasim, yang menjadi korban pungli di Kantor Camat.

Halaman123
Penulis: Nasyuha
Editor: Zul Indra
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas