• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

Honor Pengawas Kena Potong Pajak

Rabu, 17 April 2013 19:44 WIB
TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di hari kedua, Selasa (16/4), diwarnai keluhan para pengawas. Seorang guru bertugas sebagai pengawas meminta identitasnya disembunyikan, mengungkapkan, pemotongan pajak honor pengawas dirasa terlalu berlebihan.

"Sudah dapatnya dikit, masa dipotong pajak juga. Jadinya repot," ujarnya.
Honor pengawas lebih baik dipotong pajak sejak dicairkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke tiap sekolah. Ia mengaku honor diterima tidak sampai Rp 10.000 per hari. "Kalau gini, nambahi kerja aja," imbuhnya.

Pemotongan pajak dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kampar, Jawahir. Ia mengatakan, honor pengawas termasuk bagian dari bantuan pelaksanaan UN. "Setiap dana yang berasal dari pemerintah, harus dipotong pajak," tegasnya.

Besar honor pengawas, jelasnya, tergantung masing-masing sekolah bersangkutan. "Kalau jauh, ada sampai Rp 50 ribu per hari," katanya.
Jawahir menuturkan, secara umum, pelaksanaan UN di Kabupaten Kampar di hari kedua, kemarin, berjalan lancar. Ia tidak mendapat laporan ada permasalahan selama UN berjalan untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggris tersebut.

Pada hari pertama, ia mendapat laporan ada kesalahan dalam pembagian soal. Menurut Jawahir, itu disebabkan kesalahan pemaketan dari panitia nasional. "Tapi bisa diatasi," katanya.

Ia menyebutkan, peserta ujian di tingkat SMA/Sederajat di Kabupaten Kampar berjumlah 5.066 siswa SMA. Dari SMK 1.165 siswa dan MA sebanyak 1.466 siswa. "Jumlah sekolahnya sekitar 80-an," kata Jawahir.

Sementara itu, Kepala SMA 2 Bangkinang, Abdul Latief, mengatakan, soal disajikan dalam UN 2013 tidak sesuai dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Kampar. Sistem pengacakan soal berjumlah 21 kode tidak realistis.

"Sama saja, makanan enggang dikasih kepada burung pipit," kata Abdul Latief, mengibaratkan penyelenggaraan UN, kepada Tribun, saat ditemui di SMA 2 Bangkinang, kemarin.

Peraih Sertifikat Kepala Sekolah Terbaik 2013 dari International Human Resources Development Program (IHRDP) ini menjelaskan, soal dibedakan secara acak tiap siswa peserta UN. Ini bertentangan dengan tujuan UN, penentu kelulusan siswa berdasarkan satu tolak ukur.

Melihat soal berjumlah 50 buah saat ini, tutur Latief, tiap kode memiliki tolak ukur berbeda. Dengan demikian, soal UN tidak valid. "Terkesan dipaksakan. Ini sama saja dengan eksploitasi anak," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan standar internasional, soal yang bisa dikatakan valid jika memenuhi tiga unsur komposisi tingkat kesulitan. Dipaparkan dia, soal mudah sebanyak 25 persen, sedang 50 persen dan sulit 25 persen.

Sementara jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar saat ini, sekitar 90 persen tergolong dalam kategori sulit. Latief menjelaskan, sebagian soal memiliki opsi jawaban yang hampir mirip.

Sehingga, sangat membingungkan siswa, khusus pada mata pelajaran non-eksakta. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh tidak objektifnya tim perumus saat membuat soal yang notabene terdiri dari kalangan dosen.

"Guru-guru di daerah tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam perumusan soal," ujarnya. Akibatnya, keseragaman soal bertentangan dengan sistem School Based Management. Dijelaskan  Latief, berdasarkan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan sistem itu sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. "Yang menyusun kurikulum sekolah, tapi soal UN tidak dibuat sekolah," tandas Latief.

Generalisasi soal UN, tuturnya, secara tidak langsung menafikan kualitas pendidikan tiap daerah, sekolah pada khususnya, yang berbeda-beda. "Saya siap berdialog dengan siapa saja untuk membuktikan pernyataan saya ini," tegasnya.
Penulis: nando
Editor: zulham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
141324 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas