A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Dilema Dosen Perguruan Tinggi Swasta - Tribun Pekanbaru
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribun Pekanbaru

Dilema Dosen Perguruan Tinggi Swasta

Senin, 29 April 2013 10:00 WIB
Dilema Dosen Perguruan Tinggi Swasta
net
STIE Pelita Indonesia Pekanbaru
Oleh: Dr.Teddy Chandra, SE. MM.
Ketua Yayasan STIE dan STIK Pelita Indonesia

PERANAN
dosen pada sebuah perguruan tinggi sangatlah penting. Dosen yang profesional merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar dalam proses perkuliahan di perguruan tinggi. Dosen yang profesional akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Dosen yang profesional harus mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni.

Dosen yang kompeten adalah dosen yang memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Artinya, dosen harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata di bidang yang digelutinya. Untuk bisa mempunyai kemampuan di atas rata-rata tersebut, dosen diwajibkan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dosen harus mampu secara akademik serta mampu melakukan transfer informasi kepada mahasiswanya. Untuk itu dosen harus memahami metode pembelajaran di kelas, tidak hanya materi yang akan diberikan, namun juga penguasaan kelasnya. Untuk memahami hal ini, dosen wajib mengikuti pelatihan pekerti dan Applied Approach (AA).

Sebagai insan ilmuwan, seorang dosen juga harus bisa melihat kenyataan di lapangan dengan melakukan penelitian. Mengingat ilmu yang ada selalu berkembang, maka dosen juga diwajibkan untuk selalu mengikuti pelatihan, seminar maupun pendidikan  formal ke jenjang lebih lanjut. Agar perguruan tinggi tidak menjadi menara gading, maka setiap dosen juga diwajibkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara dosen yang mempunyai kualifikasi yang mumpuni, diartikan bahwa seorang dosen wajib mempunyai kualifikasi yang melebihi kualifikasi mahasiswa yang akan diajarkan. Mahasiswa S1 harus diasuh oleh dosen dengan kualifikasi S2, sementara mahasiswa S2 harus diasuh oleh dosen dengan kualifikasi S3. Begitu juga mahasiswa S3 harus diasuh oleh dosen dengan kualifikasi guru besar.

Untuk itulah Pemerintah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 diperkuat dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 menegaskan agar kualifikasi minimum dosen harus setingkat lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa yang diasuhnya.

Dosen yang sudah memiliki kompetensi akan diberikan jabatan fungsional yang sesuai dengan tingkat kompetensinya. Mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar. Sementara dosen yang sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi di atas rata-rata, akan diberikan sertifikat pendidik yang menerangkan bahwa dosen tersebut sudah profesional.

Itulah gambaran ideal dari seorang dosen. Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Menurut Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriyadi Rustad, di lapangan masih terdapat 60.000 dosen yang masih S-1 (kompas 25 Maret 2013).

Jumlah dosen S1 tersebut, ternyata didominasi oleh dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Padahal pemerintah sudah mencanangkan batas akhir dosen S1 yang bisa mengasuh mahasiswa S1 hanya sampai akhir tahun ini saja. Jadi tidak heran jika pada tahun 2014 nanti banyak  program studi atau institusi pendidikan tinggi yang terpaksa harus tutup karena tidak memiliki dosen dengan kualifikasi tersebut.

Pada kesempatan yang sama Supriyadi juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyediakan 7.000 beasiswa bagi dosen setiap tahun yang terdiri atas 1.000 beasiswa untuk ke luar negeri dan 6.000 beasiswa dalam negeri. Namun selama ini beasiswa tersebut tidak terserap seluruhnya.

Kenyataan lain yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah, banyaknya dosen yang belum memiliki sertifikat profesional dan jabatan fungsional dosen. Ada sekitar  4.378 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional (suara merdeka.com 25 Desember 2012). Hal ini membuktikan bahwa ternyata dosen-dosen yang ada masih banyak yang belum profesional. Dengan banyaknya dosen yang belum memiliki jabatan fungsional berarti masih banyak dosen yang belum kompeten untuk mengajar.

Seperti kondisi nasional, untuk kondisi kopertis wilayah X yang mencakup Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri juga mengalami kondisi yang sama. Dari jumlah dosen yang ada di perguruan tinggi swasta pada tahun 2010 sebanyak 7.066 orang, terdapat 4.129 atau 58,43% yang masih berkualifikasi S1. Kendati saat itu juga terdapat 1.146 orang yang sedang melanjutkan ke pendidikan S2 dan S3.

Namun jumlah dosen dengan kualifikasi S1 masih tetap berkisar setengah. Khusus untuk dosen pada perguruan tinggi swasta yang ada di Riau yang berjumlah 2.031 orang, juga terdapat 1.023 orang atau lebih kurang setengah yang berkualifikasi S1 (Kopertis wilayah X dalam angka, tahun 2010).

Dilema Dosen
Saat ini menjadi dosen bukan merupakan pilihan profesi yang menarik. Unsur pengabdian sangat dominan. Hal ini mengakibatkan dosen belum menjadi salah satu pilihan bagi orang-orang yang berpotensi di bidang pendidikan. Sehingga tuntutan agar dosen mempunyai kemampuan di atas rata-rata sangat sulit untuk tercapai.

Banyak calon dosen yang pintar namun kekurangan biaya untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi (S2). Dengan mengandalkan ijazah S1 mereka akan melamar ke perguruan tinggi untuk menjadi dosen, dengan harapan akan bisa mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Namun harapan ini sulit terwujud, mengingat untuk mendapatkan beasiswa dibutuhkan adanya NIDN (nomor induk dosen nasional). Sementara untuk mengurus NIDN, dibutuhkan kualifikasi minimal S2.

Mahasiswa yang kuliah S2, rata-rata adalah dosen yang sedang melanjutkan pendidikannya atau mereka yang sudah bekerja pada perusahaan dan ingin memperdalam ilmunya. Hanya sebagian kecil merupakan mahasiswa fresh graduate. Lulusan S2 fresh graduate, tidak banyak yang berniat menjadi dosen. Banyak pilihan karir yang lebih menggiurkan dibanding karir sebagai dosen. Kalaupun ingin menjadi dosen, pilihannya adalah dosen PNS. Hal ini merupakan kesulitan terbesar bagi perguruan tinggi swasta.

Dengan membiarkan persaingan antara perguruan tinggi. PTS harus berjuang sendiri untuk bersaing dengan sesama PTS maupun PTN (perguruan tinggi negeri) yang selama ini didanai oleh pemerintah. Persaingan yang tidak seimbang ini membuat PTS bersaing dengan menurunkan biaya pendidikan.

Dengan biaya pendidikan yang murah, sangat sulit diharapkan adanya kualitas pendidikan yang tinggi. Jangankan mendapatkan dosen yang profesional, dosen dengan kualifikasi minimum saja sangat sulit diperoleh. Dengan kondisi seperti ini bagaimana mungkin diharapkan PTS bisa  membiayai dosennya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jumlah dosen yang terbatas, menjadikan PTS sulit untuk memberikan tugas belajar kepada dosen yang ada. Hal ini terkait dengan keterbatasan dana dan personil yang ada di kampus serta kekhawatiran PTS dosennya akan pindah ke PTS atau PTN lain. Banyak pengalaman PTS yang kehilangan dosen karena pindah ke tempat lain setelah dosen yang dibiayai untuk melanjutkan pendidikannya.

Keterbatasan jumlah dosen, dan kesibukan dosen di bidang pengajaran, serta mengabaikan penelitian dan pengabdian masyarakat mengakibatkan banyaknya dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional. Sistem administrasi yang belum baik juga mendukung banyaknya dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional.

Peran Pemerintah
Batas waktu berlakunya aturan dosen S1 minimal kualifikasi S2, tinggal beberapa bulan lagi. Namun dosen yang masih S1 diperkirakan masih ada sekitar 60.000 orang. Jika memang pemerintah tetap menjalankan aturannya,  niscaya akan banyak PTS yang kehilangan dosen tetap. Bahkan bisa terjadi banyak PTS yang akan tutup. Memang pemerintah sudah menyediakan beasiswa sebanyak 7.000 orang. Dengan menganggap bahwa semua beasiswa tersebut diperuntukkan bagi dosen yang mau melanjutkan ke jenjang S2. Maka dengan jumlah dosen S1 sebanyak 60.000 orang, berarti pemerintah memerlukan waktu lebih kurang 9 tahun baru bisa menyelesaikan semua dosen tersebut.

Dengan melihat kondisi ini, akan lebih baik pemerintah mempertimbangkan kembali jadwal berlakunya kebijakan ini. PTS perlu didesak untuk membantu mempercepat proses ini dengan tekanan pada proses akreditasi. Artinya jenjang pendidikan dosen menentukan tingkat akreditasi yang akan diperoleh PTS.
Selama ini peran pemerintah bagi PTS tidak lebih hanya sebagai "Satpam" (Elfindri, Kompas 21 Maret 2013). Elfindri menyarankan agar pemerintah bisa membantu menyediakan dosen agar bisa membantu proses pembelajaran yang baik. Dosen yang diharapkan untuk disediakan adalah setengah dari yang dibutuhkan. Hal ini merupakan satu solusi yang sangat baik dalam membantu menyediakan dosen yang berkualitas.

Persyaratan NIDN harus S2, merupakan hambatan bagi PTS. Sebaiknya persyaratan untuk memperoleh NIDN bisa dengan kualifikasi S1. Tidak hanya pemerintah yang khawatir kehilangan dosen yang diberikan beasiswa, PTS yang akan memberikan beasiswa juga turut merasa khawatir.

Selama ini rekrutmen dosen yang dilakukan PTS hanya untuk dosen yang berkualifikasi S1. Dosen S2 sulit diperoleh oleh PTS. NIDN merupakan salah satu jaminan bahwa dosen yang akan diberikan beasiswa bisa menjadi dosen PTS yang bersangkutan.

Akankah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membiarkan kondisi ini terjadi? Jika memang kesulitan PTS ini tidak menjadi perhatian pemerintah, maka benarlah anggapan sementara kalangan yang menyatakan bahwa selama ini PTS selalu dianaktirikan oleh pemerintah. (***)
Editor: harismanto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
148093 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas