• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

Istri Wakil Bupati Non Job

Kamis, 16 Mei 2013 19:49 WIB
TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Kebijakan mutasi pegawai negeri sipil di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu membuat heboh. Sejumlah guru mengeluh lantaran dipindahkan ke sekolah yang relatif jauh dari tempat tinggal mereka. Korban yang paling 'unik' sekaligus mengejutkan dialami oleh Hj Karmiatun. Istri Wakil Bupati Inhu, Harman Harmaini ini tak lagi mendapat posisi alias non job.

Sebelumnya, Karmiatun menjabat sebagai pengawas Sekolah Menengah Atas di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Rengat. Setelah dilakukan mutasi, ia hanya bertugas sebagai staf biasa di Dinas Pendidikan Inhu.

Mutasi terhadap 327 orang guru dan pengawas itu ditetapkan dalam SK Bupati Inhu Yopi Arianto yang diumumkan Kamis (9/5) lalu. Karmiatun enggan memberikan keterangan. Begitu juga halnya dengan suaminya Wabup Inhu, Harman Harmaini. Ketika dikonfirmasi wartawan, Harman tidak memberikan komentar.

Kepala Dinas Pendidikan Inhu, Ujang Sudrajad menjelaskan,mutasi terhadap Karmiatun bukanlah usulan dari Dinas Pendidikan Inhu. "Mutasi istri wabup tidak usulan dari Dinas Pendidikan Inhu," kata Ujang.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Inhu telah minta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) untuk meninjau ulang mutasi guru yang dilakukan..

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Inhu, Doni Rinaldi usai menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, BKD Inhu serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Inhu, Rabu (15/5) siang. Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinas Inhu, Ujang Sudrajat, Sekretaris BKD Inhu Syahruddin dan Ketua PGRI Inhu Ardimis.

Sementara dari DPRD Inhu langsung dihadiri Ketua Ahmad Arif Ramli, Wakil Ketua Arwan Citra Jaya dan sejumlah anggota Komisi A dan Komisi C antara lain Raja Irwantoni, Syamsudin, Subadil Anwar, Arifuddin Ahalik, Edi Supirman, Adila Ansori, Agus Sugiono dan sejumlah anggota DPRD Inhu lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah anggota DPRD Inhu mengungkapkan bahwa mereka banyak menerima keluhan dari para guru yang merasa terbebani dengan mutasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Guru-guru yang mengadu ke saya ini rata-rata menangis karena mereka di mutasi jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan mereka terancam kehilangan tunjangan sertifikasi," ungkap anggota DPRD Inhu Subhadil Anwar. Ia meminta agar PGRI Inhu lebih pro aktif dan dapat menyuarakan aspirasi guru.

Hal senada juga diungkapkan Plt Ketua DPRD Inhu, Ahmad Arif Ramli. Mantan anggota PGRI Inhu dan pendidik ini mengungkapkan bahwa usai mutasi, sebagian guru menangis karena di mutasi jauh dari tempat tinggal mereka.

Bahkan semenjak adanya mutasi, Arif menerima banyak pesan singkat yang masuk ke handphone-nya terkait keluhan para guru tersebut.  "Berdasarkan catatan saya, ada guru yang di mutasi dari Desa Tanjung Sari menjadi staf UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Seberida, padahal dia sudah sertifikasi. Ada juga guru di SMAN 1 Lirik yang dipindahkan ke SMAN 1 Pasir Penyu, tetapi di sana jam mengajar sudah penuh padahal dia juga sudah sertifikasi dan banyak lainnya," ungkapnya.

Karena itu, Arif berharap Dinas Pendidikan Inhu memperhatikan hal-hal tersebut sehingga tidak menimbulkan persoalan di antara guru. Arif juga minta kepada PGRI Inhu dapat memperjuangan guru di Inhu demi kemajuan dunia pendidikan.

"Untuk BKD Inhu, saya berharap agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi, lebih baik sebelum melakukan mutasi dikoordinasikan terlebih dahulu, sebab final dari pelaksanaan mutasi itu ada di BKD. Mudah-mudahan kedepan persoalan ini tidak terjadi lagi," tegasnya. (kor1/prc)
Editor: zulham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas