• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Tribun Pekanbaru

Kejari Rengat Panggil Dua Saksi

Kamis, 27 Juni 2013 19:11 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, Rabu (26/6), memanggil dua saksi terkait kasus dugaan korupsi sisa anggaran APBD Inhu 2012 senilai Rp 2,4 miliar dengan tersangka mantan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu, Rosdianto dan mantan Bendahara Wakil Bupati Inhu, Putra Gunawan.

Namun dari dua saksi akan dimintai keterangannya, hanya satu saksi memenuhi surat panggilan Kejari Rengat. Satu saksi berasal dari Inspektorat Inhu, tidak bisa hadir dengan alasan sedang mengikuti kegiatan di luar kota.

"Saksi belum datang tetap akan dipanggil ulang melalui surat panggilan kedua," ujar Kasi Intel Kejari Rengat, Restu Andi Cahyono. Menurutnya, saksi memenuhi panggilan dan sudah dimintai keterangannya berinisial HD, mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Kabupaten Inhu. HD dimintai keterangan dari pukul 09.00-15.30, dengan 20 pertanyaan.

Kasi Intel belum mau menjelaskan lebih rinci keterangan apa saja sudah diperoleh dari HD. Namun keterangan diminta itu, tuturnya, seputar dugaan korupsi dilakukan dua tersangka berupa sisa anggaran atau uang harus dipertanggungjawabkan.

Ketika ditanya tentang jumlah saksi dibutuhkan untuk kedua tersangka tersebut, Restu menjelaskan, tidak dapat ditentukan. Karena keterangan saksi sifatnya mencari bukti-bukti atau membuat terangnya suatu tindak pidana. "Yang jelas nantinya kalau keterangan dibutuhkan masih kurang akan dilakukan pemanggilan saksi lainnya," ungkap Restu.

Seperti diketahui, Kejari Rengat telah menetapkan bendahara pengeluaran Setda Inhu Rosdianto alias Bujang Kait sebagai tersangka kasus korupsi sisa anggaran APBD Inhu tahun 2012 senilai Rp 2,4 miliar.

Selain Rosdianto, Kejari Rengat juga telah menetapkan Bendahara Wakil Bupati Inhu, Putra Gunawan sebagai tersangka dalam kasus sama dengan nilai Rp 109 juta. Putra Gunawan sudah mengembalikan dana ia gunakan, Februari 2013. Namun pengembalian tersebut tidak menggugurkan pidana dilakukan.

Kejari Rengat juga sudah melaporkan kasus korupsi sisa anggaran APBD Inhu 2012 ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sebab kasus ini merupakan atensi dari KPK, sehingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga sudah dilaporkan ke lembaga korupsi tersebut.

Dana dikorupsi kedua tersangka merupakan sisa anggaran 2012 tidak disetorkan tersangka. Seharusnya sisa anggaran tersebut harus disetorkan paling lambat 31 Desember tahun bersangkutan.

Berdasarkan keterangan dua tersangka, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kedua tersangka tersebut akan dikenakan pasal 2, pasal 3 serta pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Keduanya akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.

Penulis: Rodzi
Editor: zulham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas