• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 23 September 2014
Tribun Pekanbaru

Pemindahan Kantor Pemerintahan ke Tenayan Raya Dikritik

Sabtu, 6 Juli 2013 10:00 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wacana Walikota Pekanbaru, Firdaus MT untuk memindahkan kantor pemerintahan ke Pekanbaru bagian Timur, yakni Tenayan Raya dipertanyakan. Rencana tersebut diharapkan tidak gegabah dan dilakukan tergesa-gesa. Sama halnya dengan pencanangan kawasan industri Tenayan (KIT) yang mati suri, pemindahkan kantor walikota juga harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kajian yang matang.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Wahyudianto menegaskan, ikhwal pemindahan kantor pemerintahan tersebut harus dibicarakan melibatkan ragam instansi, termasuk DPRD. Kebijakan strategis itu tak bisa ujuk-ujuk dilakukan, karena dampaknya akan sangat luar biasa.
"Ada aspek histori dan yang terutama adalah soal anggaran. Pemindahkan kantor pemerintahan itu harus dikaji dulu. Apakah hanya sekadar keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan, ini harus ditunda dulu," kata Wahyudianto, Jumat (5/7) siang.

Sebelumnya, Wako Firdaus MT berencana akan memindahkan pusat pemerintahan dari kantor lama di pusat kota Jalan Sudirman ke kawasan Tenayan. Alasannya, kemajuan kota membuat kawasan Sudirman makin pengap dan sesak. Kantor lama dinilai tak lagi cocok dipertahankan. Alibi lain, yakni dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan pinggiran kota.

Menurut Wahyudianto, hingga saat ini DPRD belum pernah mendapat informasi resmi soal rencana pemindahan pusat perkantoran Pemko tersebut. Itu sebabnya, Dewan belum memberikan sikap politik apalagi persetujuan soal rencana Firdaus itu.

"Soal pemindahan itu butuh kebijakan dan dukungan politik. Sampai saat ini, DPRD hanya mendengar itu sebagai wacana. DPRD belum punya sikap," katanya.

Ia mengingatkan, Pemko tidak jalan sendiri dalam melanjutkan wacana tersebut. Kajian yang dilakukan juga harus melibatkan semua stakeholder terkait.

"Itu perlu pelibatan banyak pihak. Pemko tak bisa main tunggal dan tiba-tiba menyodorkan DED ke meja Dewan. Dalam proses kajian, harus justru sudah dilibatkan," tegas Wahyudianto.

Sampai saat ini, lanjut Wahyudianto pihaknya belum pernah mendapat laporan soal manfaat pemindahan pusat perkantoran tersebut. Padahal, jika terjadi, pembangunan pusat pemerintahan itu akan menelan anggaran jumbo yang tentunya berdampak pada pemenuhan anggaran kebutuhan publik. Mega proyek itu akan mengeruk pundi-pundi keuangan daerah.

"Untuk pembangunan fisik bangunan saja, itu biayanya sangat besar. Belum lagi biaya pembangunan sarana pendukung, jalan, drainase, elektrical dan mekanikal serta infrastruktur pendukung lain. Dari segi efisiensi dan efektivitas, itu juga masih akan jadi soal," tegas Wahyudianto.

Ia menegaskan, untuk beberapa tahun ke depan, kantor pemerintahan yang ada saat ini masih layak dipergunakan.  Karena itu, tak perlu buru-buru untuk melakukan pemindahan karena memang belum kebutuhan mendesak.

"Pemerintah hendaknya harus lebih fokus pada pemberian pelayanan. Jangan sekadar berorientasi proyek saja," pungkas Wahyudianto. (*)

Penulis: RayaNainggolan
Editor: zid
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
188623 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas