Minggu, 26 April 2015

Dua Bulan Bagi BKD Rohil Putuskan Nasib Supini

Kamis, 25 Juli 2013 10:54

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU -Ombudsman RI perwakilan riau memberikan tenggat waktu dua bulan bagi badan kepegawaian daerah (BKD) Rokan Hilir (Rohil) untuk memberikan keputusan nasib CPNS Supini, bidan di Desa Rimba Melintang yang sampai saat ini surat keterangan (SK) PNSnya.ditahan pihak BKD.

Ombudsman juga meminta BKD mempertegas apakah bidan Supini masih diberikan ruang untuk bekerja atau diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Demikian rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Riau, setelah melakukan  pertemuan dengan wakil bupati, BKD serta asisten I Rohil, Rabu (24/7). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati
Rohil kemarin, semestinya Ombudsman meminta klarifikasi dari pihak BKD terkait penahanan SK PNS seorang bidan atas nama Supini.

. Namun, BKD mengaku belum juga menyelesaikan masalah tersebut, meski sudah diberikan waktu 3 bulan oleh Ombudsman, paska pertemuan pada bulan April 2013 lalu.

"Bulan April kita sudah memanggil BKD Rohil ke Ombudsman, untuk dimintai klarifikasinya. Ombudsman memberikan waktu 3 bulan untuk
menyelesaikan masalah-penahanan SK bidan Supini- agar ada kepastian  hukum dan pelayanan publik baik bagi pegawainya. Tapi setelah 3 bulan belum ada kejelasan, makanya kita turun pemeriksaan lapangan ke Pemda Rohil, " ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitricsebagaimana disampaikan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Riau Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan Bambang Pratama kepada Tribun, Rabu (24/7).

Diterangkan Bambang, dalam pertemuan klarifikasi yang dihadiri oleh wakil bupati, asisten 1 dan BKD kemarin, .BKD menyatakan bahwa
keterlambatan penyelesaian karena terjadinya mutasi dan perlu kehati- hatian dalam memutuskan sanksi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKD menemukan beberapa fakta yaitu,  bahwa telah terjadi pelangaran disiplin PP No.53 tahun 2013 yang dilakukan oleh Supini karena bercerai tanpa izin atasan, kemudian sebagai CPNS Supini kalau mau diangkat sebagai PNS tidak boleh melakukan pelangaran disiplin.

Atas apa yang dilakukan Supini, BKD membutuhkan waktu 2 bulan lagi untuk memberikan keputusan karena akan memproses pelanggaran disiplin sebagaimana yang disebutkan tadi. Selanjutnya, BKD Rohil juga tak menemukan fakta bahwa Supini melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh mantan suaminya (Jariyan).

Halaman12
Penulis: Budi Rahmat
Editor: Zul Indra
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas