• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

Dua Bulan Bagi BKD Rohil Putuskan Nasib Supini

Kamis, 25 Juli 2013 10:54 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU -Ombudsman RI perwakilan riau memberikan tenggat waktu dua bulan bagi badan kepegawaian daerah (BKD) Rokan Hilir (Rohil) untuk memberikan keputusan nasib CPNS Supini, bidan di Desa Rimba Melintang yang sampai saat ini surat keterangan (SK) PNSnya.ditahan pihak BKD.

Ombudsman juga meminta BKD mempertegas apakah bidan Supini masih diberikan ruang untuk bekerja atau diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Demikian rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Riau, setelah melakukan  pertemuan dengan wakil bupati, BKD serta asisten I Rohil, Rabu (24/7). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati
Rohil kemarin, semestinya Ombudsman meminta klarifikasi dari pihak BKD terkait penahanan SK PNS seorang bidan atas nama Supini.

. Namun, BKD mengaku belum juga menyelesaikan masalah tersebut, meski sudah diberikan waktu 3 bulan oleh Ombudsman, paska pertemuan pada bulan April 2013 lalu.

"Bulan April kita sudah memanggil BKD Rohil ke Ombudsman, untuk dimintai klarifikasinya. Ombudsman memberikan waktu 3 bulan untuk
menyelesaikan masalah-penahanan SK bidan Supini- agar ada kepastian  hukum dan pelayanan publik baik bagi pegawainya. Tapi setelah 3 bulan belum ada kejelasan, makanya kita turun pemeriksaan lapangan ke Pemda Rohil, " ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitricsebagaimana disampaikan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Riau Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan Bambang Pratama kepada Tribun, Rabu (24/7).

Diterangkan Bambang, dalam pertemuan klarifikasi yang dihadiri oleh wakil bupati, asisten 1 dan BKD kemarin, .BKD menyatakan bahwa
keterlambatan penyelesaian karena terjadinya mutasi dan perlu kehati- hatian dalam memutuskan sanksi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKD menemukan beberapa fakta yaitu,  bahwa telah terjadi pelangaran disiplin PP No.53 tahun 2013 yang dilakukan oleh Supini karena bercerai tanpa izin atasan, kemudian sebagai CPNS Supini kalau mau diangkat sebagai PNS tidak boleh melakukan pelangaran disiplin.

Atas apa yang dilakukan Supini, BKD membutuhkan waktu 2 bulan lagi untuk memberikan keputusan karena akan memproses pelanggaran disiplin sebagaimana yang disebutkan tadi. Selanjutnya, BKD Rohil juga tak menemukan fakta bahwa Supini melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh mantan suaminya (Jariyan).

" Ombudsman menyarankan agar secepatnya masalah ini diselesaikan karena sudah terlalu lama tak kunjung tuntas. Hampir 8 bulan SK PNS Supini ditahan. Bila tidak terbukti agar SK PNS di serahkan kepada Supini, tetapi bila ditemukan pelanggaran maka harus diproses disiplin secepatnya sehingga ada kepastian hukum bagi pelapor (supini) dan demi terselenggarakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, " terang Bambang.

Supini, Bidan CPNS di Desa Rimba Malintang, ditahan SK PNSnya karena cerai tanpa izin atasan dan dituduh selingkuh oleh mantan suaminya pada bulan Maret 2013. BKD sudah hampir 8 bulan menahan SK PNSnya beserta fasilitas dan tunjangannya
BKD diduga melakukan maladministrasi dengan sengaja menahan SK PNS pelapor Ibu Supini tanpa melakukan penyelesaian masalah dan belum bisa membuktikan perselingkuhan Supini.

Supini kemudian melapor ke Ombudsman. Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi " tidak memberi pelayanan " dan "
penyalahgunaan wewenang ". Ombudsman merespon laporan Supini dengan langsung mengirimkan surat klarifikasi. Namun, BKD Rohil tidak memberikan klarifikasi.

 Selanjutnya Ombudsman memanggil BKD tanggal 18 April 2013, dalam pertemuan tersebut BKD meminta waktu 2 bulan, ternyata penanganan berjalan lambat. (*)

Penulis: Budi Rahmat
Editor: zid
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
201574 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas