• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 20 Oktober 2014
Tribun Pekanbaru

Polres Pelajari Penyimpangan LPSE

Kamis, 5 September 2013 20:29 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI - Kapolres Kota Dumai, AKBP Yudi Kurniawan SIK mengatakan bahwa ia sudah memerintahkan kepada tim penyidik untuk terus mempelajari berkas laporan DPRD setempat tentang dugaan penyelewengan dan penyimpangan di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Dumai tahun 2013.

Laporan DPRD Dumai tersebut merekomendasikan supaya aparat kepolisian mengusut tuntas persoalan itu. Dalam rekomendasinya dikatakan pelanggaran dilakukan oleh 18 panitia lelang ULP pada sistem LPSE khususnya bidang pekejaan kontruksi. "DPRD memang melaporkan hal itu kepada kita beberapa waktu lalu. Kita sudah terima, saat ini sedang dipelajari tim penyidik, untuk diteruskan ke penyelidikan," katanya kepada Tribun, Rabu (4/8).

Diterangkannya, rekomendasi yang disampaikan DPRD Dumai terdiri dari absensi hasil rapat, rekaman audio  hasil rapat, foto serta dokumen pendukung lainnya. Namun, katanya, setelah pihak penyidik benar-benar menemukan pelanggaran hukum atas lelang LPSE pada panitia lelang ULP sebagaimana materi yang dilaporkan,  maka penyidik akan langsung terjun melakukan penyelidikan. Tidak hanya itu, 18 orang panitia lelang itu bakal diseleidiki jika hasil penyidikan itu benar-benar memberatkannya.

"Dalam waktu dekat, mudah-mudahan sudah jelas, apakah kita lanjutkan ke penyelidikan atau tidak. Yang jelas, setiap laporan tetap kita proses," ucapnya. Sebelumnya, Gapensi Kota Dumai juga menemukan pemenang lelang yang tidak sesuai lagi dengan perpres 70 tahun 2012. Hal tersebut ditemui oleh panitia lelang melalui ULP khususnya pada bidang konstruksi baik pada Pokja-I maupun Pokja II.

Sedangkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan komisi C DPRD Dumai bersama instansi terkait pada minggu terakhir Agustus 2013 lalu menyimpulkan proses lelang itu mencurigakan. Beberapa instansi terkait yang ikut RDP waktu itu adalah Gapensi Kota Dumai.

Bahkan, tidak hanya pelanggaran proses lelang yang ditemukan mencurigakan.  Sedangkan sertifikat yang dimiliki sejumlah panitia lelang tidak berlaku saat mereka ditetapkan. Adanya RDP itu berdasarkan permohonan dari Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kota Dumai. Permohonan itu tertuang dalam surat yang ditujujan kepada komisi III Juli 2013 lalu. Permohonan itu tertuang dalam surat nomor 325/C.05-DMI/VIII/2013.

Dalam permohonan itu, Gapensi Kota Dumai menilai bahwa pengumuman pemenang lelang oleh panitia lelang melalui ULP Pemko Dumai Khususnya pada bidang konstruksi baik pada Pokja-I maupun Pokja II tidak sesuai lagi dengan Perpres 70 Tahun 2012.

Terpisah, ketua DPRD Kota Dumai Zainal Efendi membenarkan pihaknya memang telah melaporkan hal tersebut, berdasarkan beberapa bukti seperti rekaman serta dokumen hasil rapat lainnya. Namun, ia tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut saat dihubungi Tribun.

"Ya, kita sudah laporkan, tapi saya lagi sibuk di Pilkada ini," katanya menjawab Tribun.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Abidin menegaskan bahwa kondisi ril memang terjadi penyelewengan. Sehingga ia meminta supaya laporan yang masuk diusut tuntas. "Kami  melaporkan supaya polisi dan kejaksaan mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan proyek tahun 2013 ini. Kalau tidak, hal sama terus terjadi," katanya. (cr1)

Editor: zulham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
221903 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas