• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 24 September 2014
Tribun Pekanbaru

Pemko Pekanbaru Tunda 10 Rencana Pembebasan Lahan

Sabtu, 14 September 2013 10:20 WIB

Laporan: Hendra Efivanias

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah rencana pembebasan lahan yang mestinya dilakukan Pemerintah Kota(Pemko) Pekanbaru terpaksa tertunda.  Dari 14 titik lahan yang rencananya dibebaskan tahun ini, Pemko baru bisa membebaskan empat titik.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Pemko Pekanbaru, Adi Suaska kepada Wartawan, Kamis (12/9), tahun ini, pemerintah Pekanbaru semestinya membebaskan 14 titik lahan. Namun, karena terbentur dengan Undang-undang Pertanahan Nomor 2 Tahun 2012 pemerintah hanya bisa mengganti rugi empat titik. Artinya, ada 10 titik lahan lagi yang tertunda pembebasan tahun ini.

Ditambahkannya, pihaknya kini sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru guna membahas peraturan baru tentang  pembebasan lahan tersebut. Berdasarkan koordinasi itu, aturan baru mengharuskan Pemko mengubah bentuk penganggaran jika ingin membebaskan lahan.

Sebelumnya, dalam aturan lama pembebasan lahan termasuk dalam belanja modal dan investasi. Sementara, dalam undang-undang  pertanahan yang baru ini aturannya lebih mendetail. Karenanya sejumlah rencana pembebasan lahan terpaksa ditunda.

Dengan kejadian ini, sisa uang untuk pembebasan lahan yang sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2013 akan dikembalikan ke kas daerah. Sementara, jika mengacu pada undang-undang yang berlaku kini, tahun ini  Pemko hanya bisa mengganggarkan dana untuk perencanaan.

Lahan yang telah dibuat perencanaannya tahun lalu seperti di Jalan HR Subrantas, kawasan perkantoran Pemko, Kantor Camat Rumbai dan Pasar Agus Salim akan disempurnakan sesuai aturan yang berlaku.

Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri harto juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, pembebasan 10 titik lahan bukan batal tapi hanya ditunda. Dengan aturan baru, penyediaan lahan tidak lagi diusahakan tim sembilan tapi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Artinya, pembebasan lahan yang diatur berdasarkan regulasi lama akan dilengkapi lagi persyaratannya sesegera mungkin. (*)

Penulis: Hendra Eifivanias
Editor: zid
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
227394 articles 9 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas