TribunPekanbaru/

Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga Usulan Pemko Ditolak Pansus

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sumbangan Pihak Ketiga yang diusulkan Pemko Dumai akhirnya ditolak Pansus B DPRD Kota Dumai

Laporan wartawan Tribunpekanbaru.com: Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sumbangan Pihak Ketiga yang diusulkan Pemko Dumai akhirnya ditolak Panitia Khusus (Pansus) B, DPRD Kota Dumai. Karena, Ranperda itu dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Sikap penolakan itu disampaikan ketua Pansus B DPRD Kota Dumai, Helmi,S.Sos dalam Rapat Paripurna, Jumat (29/8) sore, pekan kemarin. Dalam laporan kerja Pansus, sikap penolakan Ranperda usulan Pemko Dumai itu sudah melakukan pengkajian yang mendalam. Bahkan, Pansus sudah melakukan koreksi beberapa kali, sampai sikap menolak tersebut ‎dilahirkan.

 "Dari hasil konsultasi Pansus dengan Kementrian Keuangan RI, serta Kabupaten/kota lain yang telah memiliki Perda tersebut, memberikan kesimpulan, bahwa Perda itu dipandang kurang bermanfaat," kata Helmi, tegas.

Selain itu,  Permendagri nomor 8/1978 ternyata sudah dicabut. Mendagri Gamawan Fauzi mencabutnya dengan Surat Edaran nomor 188/2010, tertanggal 5 Januari 2010 lalu. Dalam surat edaran tersebut tepatnya point tiga mengatakan, Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah. Surat Edaran itu tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Untuk itu, Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah,  kami sepakat untuk tidak menyetujui dan tidak di Perdakan," tegasnya.

Menurut Pansus, kata Helmi, alasan lain kenapa pihaknya harus menolak, karena sudah ada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Inpres nomor 3/2006 tentang Paket Kabijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah. Selain tidak bermanfaat, sumbangan pihak ketiga ini juga dinilai menghambat investasi di daerah.

Selain menolak Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Pansus B juga telah menuntaskan Revisi perda kota Dumai nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dalam Ranperda tersebut, Pemerintah kota dumai mengusulkan perubahan Tarif Penerangan Jalan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (4) sebesar 7 persen.

"Pansus B dan Dinas terkait menyepakati adanya kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan hanya 1 persen dari tarif Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011. Sebab, jika Pajak Penerangan Jalan naik lebih tinggi, dikhawatirkan akan membebani masyarakat," katanya.

Rapat paripurna penyelesaian Ranperda usulan Pemko dan kebijakan kenaikan tarif PPJ dianggap selesai. Tinggal lagi pembicaraan tingkat lanjut, dimana keputusan diambil dalam paripurna berikutnya. (*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Zul Indra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help