Ahok: "Ngurus" Pengemis Itu seperti Maraton, Harus Tahan Napas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan soal kesulitan menekan jumlah pengemis di ibu kota negara

Ahok:
KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan soal kesulitan menekan jumlah pengemis karena Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk perdesaan.

"Jakarta kan menarik, jadi sulit mengurangi pengemis. Tidak apa-apa jumlah bertambah terus, tinggal ditegaskan (ditindak) saja," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Menurut Ahok, upaya mengurangi jumlah pengemis di Jakarta ini seperti suatu pekerjaan yang tidak ada hentinya.

"Seperti kerja maraton saja, tetapi maraton yang tidak ada berhentinya. Maraton terus, tinggal tahan-tahan napas saja," ujar dia.

Lantaran merasa bahwa masalah ini tidak akan berakhir, Ahok menilai, langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat para pengemis ini mendapatkan perhatian negara.

Ahok tak menampik bahwa ia juga dihadapkan pada dilema karena para pengemis ini cenderung bersifat konsumtif ketika mendapatkan bantuan pemerintah berupa uang. Padahal, negara menghendaki para pengemis ini menggunakan uang tersebut untuk modal usaha.

"Bagaimana caranya pengemis ini diperhatikan. Sebagian yang dapat uang justru beli rumah. Susah juga," ujar dia.

Provinsi DKI Jakarta dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Menurut Ahok, perda ini tidak cukup kuat untuk mengurangi jumlah pengemis di Jakarta karena secara hukum dirasa kurang pas jika memenjarakan seseorang karena memberikan uang kepada pengemis.

"Harusnya jangan hukuman kurungan, ganti kerja sosial saja," ujar dia.

Sebagai informasi, larangan untuk mengemis atau menggelandang juga diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran.

Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved