TNI Angkatan Udara Tolak Halim Jadi Stasion Kereta Cepat

Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sudah menerima surat dari Menteri Pertahanan

TNI Angkatan Udara Tolak Halim Jadi Stasion Kereta Cepat
TRIBUN/DANY PERMANA
Presiden Indonesia Joko Widodo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN Rini Soemarmo (kanan) dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Tiongkok di area penyelenggaraan KTT Asia Afrika 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/04/2015). Pertemuan kedua negara tersebut membahas tentang kerja sama di bidang perekonomian, yang salah satunya terkait kerjasama pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Rencana pembangunan stasiun proyek prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni kereta cepat Jakarta-Bandung di Halim Perdanakusuma diprotes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sudah menerima surat dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak berkeberatan pembangunan stasiun KA cepat di Halim.

"Kita sudah menerima surat dari Menhan bahwa tidak keberatan dalam rangka menggunakan daerah Halim sebagai station," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Meski begitu, ia mengakui belum ada keputusan yang diambil terkait proses TNI AU. Saat ini pembicara internal di TNI AU dan Kemenhan masih dibahas.

"Terlalu cepat aksi kita katakan TNI AU menolak. Jangan dulu dikatakan demikian itu akan dibicarakan lebih lanjut," kata Sahala.

Informasi saja, trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung sendiri memiliki panjang 142,3 km dengan empat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, serta satu dipo di Tegalluar.

Meski banyak diterpa berbagai persoalan termasuk protes TNI AU, Direktur Utama PT kereta cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan tidak merasa proyek KA cepat menuai polemik masyarakat.

Menurut dia, polemik hanya terjadi di media saja. "Di masyarakat fine-fine saja. Tapi oke katakan ada polemik. Kita hanya menjalankan tugas sesuai Perpres 107 Tahun 2015. Tidak akan dihentikan. Terus jalan sesuai peraturan yang berlaku," kata Hanggoro.

Sebelumya, melalui surat bernomor B/65-09/21/16/Disfaskonau, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna menyampaikan keberatan ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto atas pemanfaatan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma sebagai salah satu lokasi stasiun proyek kereta cepat. Sebab lokasi stasiun diyakini bisa berdampak negatif bagi pelaksanaan tugas bandara sebagai pangkalan militer.

Ia menyarankan lokasi stasiun dipindah di tanah TNI AU yang ada di Cipinang Melayu yang punya luas 20 hektar (ha), ketimbang lokasi awal di Halim yang cuma delapan hektar. Namun, untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut, Agus minta kajian lebih lanjut. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help