Pemprov Diminta Memaksimalkan Pendapatan Melalui Mobdin Menunggak Pajak

Salah satunya adalah dari pajak mobil dinas Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota, yang jumlahnya mencapai ribuan unit dan masih menunggak.

Pemprov Diminta Memaksimalkan Pendapatan Melalui Mobdin Menunggak Pajak
foto/internet
Ilustrasi Mobil Dinas 

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com: Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Satker terkait diminta untuk memaksimalkan pungutan dan retribusi pajak dari berbagai pemasukan, untuk memaksimalkan pendapatan bagi daerah.

Salah satunya adalah dari pajak mobil dinas Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota, yang jumlahnya mencapai ribuan unit dan masih menunggak. Dari jumlah ribuan unit tersebut, tentunya juga banyak dana dari sana.

“Dari hasil rapat kita kemarin, kita minta pihak Pemprov Riau menyerahkan data per person, siapa pemilik mobdin tersebut. Setelah dapat nanti datanya baru kita kita tindak lanjuti. Kita hitung jumlahnya ada Rp 1 miliar per tahun,” kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, Kamis (30/6).

Ditambahkan politisi Demokrat ini, tunggakan tidak hanya pada kondaraan mobil dinas saja, tapi juga termasuk air permukaan, masalah ATM yang tidak dibayar bebrapa tempat, kemudian juga kendaraan alat berat.

Dikatakannya, dari 5 ribuan unit alat berat yang beroperasi di Riau, hanya sekitar 430 unit yang membayar pajak. Hal ini sangat disayangkan Komisi C DPRD Riau sebagai komisi yang membidangi keuangan.

“Data yang sampai ke kita, dari 5 ribuan an unit alat berat yang beroperasi di Riau, hanya 430 unit yang pajaknya dibayarkan, selebihnya belum,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Dispenda Riau untuk segera menindaklanjuti hal ini. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemilik alat berat untuk tidak membayarkan pajak alat beratnya.

“MK memang memutuskan kalau alat berat itu tidak masuk ke dalam kategori kenderaan bermotor. Tapi dalam Perda kita, alat berat masuk ke dalam kategori kenderaan bermotor,” ulasnya.

Dia menambahkan, putusan MK tersebut menurutnya tidak mengatur tekhnis. Untuk itu, sepanjang belum ada aturan tekhnis tentang itu, maka pemilik alat berat tersebut menurutnya mesti membayarkan pajaknya sesuai yang tercantum dalam Perda. (*)

Baca Selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru

Penulis: Alex
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved