TribunPekanbaru/

Advertorial

Dukungan Pemprov Riau Bangun Rumah untuk Warga Miskin

Pemerintah Provinsi Riau menggandeng para pengembang perumahan guna merealisasikan program satu juta rumah yang ditaja Pemerintah Pusat

Dukungan Pemprov Riau Bangun Rumah untuk Warga Miskin
Plt Gubernur Riau arsyadjuliandi Rachman 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mendukung program satu juta rumah yang ditaja Pemerintah Pusat tahun 2015 lalu. Bentuk nyata sokongan Pemerintah Provinsi Riau terhadap hal tersebut ialah dengan menggandeng para pengembang perumahan guna merealisasikan rencana itu.

Hal tersebut senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 mengenai kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan rumah secara bertahap dan berkelanjutan.

“Apalagi kita tahu Indonesia kekurangan ketersediaan rumah capai 15 juta unit,” kata Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Selain itu, rencana pembangunan satu juta rumah sendiri menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan yang ada di Riau. Pasalnya, di Riau masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah sendiri, baik itu yang di daerah perkotaan maupun di pelosok desa.

“Untuk itulah, program ini hadir guna memberi kemudahan masyarakat mempunyai tempat tinggal,” jelasnya.

Dari satu juta unit rumah se-Indonesia, Pemprov Riau melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau berkewajiban membangun rumah layak huni bagi masyarakat sebanyak lima ribu unit. Tanpa meminta dana kepada masyarakat alias gratis keseluruhan didanai oleh pemerintah.

“Kebanyakan memang di daerah Riau pesisir yang masih banyak rumah tidak layak huni,” ujar Kepala Dinas Ciptada Riau, Dwi Agus Sumarno.

Menurut Dwi, Pemprov Riau telah berhasil membangun rumah bagi MBR atau kurang mampu lebih kurang 6.832 unit sejak tahun 2013 hingga 2015 lalu. Serta diperkirakan masih membutuhkan 40 ribu unit lagi, ini berdasarkan data yang dimiliki DPD REI Riau.

“Jelas pengadaan ini membutuhkan dukungan Pemda dalam hal hukumnya guna memberi kepastian hukum dan mempermudah penyelenggaraan program pembangunan perumahan dan pemukiman, semisalnya dalam hal Peraturan Daerah,” bebernya.(Adv)

Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help