TribunPekanbaru/

Advertorial

Ranperda Perlindungan, Perhatian Khusus Riau Terhadap Perempuan dan Anak

Pemprov Riau telah membuat ranperda Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan yang telah diajukan ke dewan perwakilan rakyat daerah Riau.

Ranperda Perlindungan, Perhatian Khusus Riau Terhadap Perempuan dan Anak
ISTIMEWA
Ibu Gubri Hj Sisilita Arsyadjuliandi Selaku Bunda PAUD Riau Serahkan Piagam Penghargaan kepada duta Anak Riau saat hadiri Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016 di Balai Serindit Gedung Daerah 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kaum perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan patutnya bisa bernafas lega. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Riau telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan yang telah diajukan ke dewan perwakilan rakyat daerah Riau.

"Perda ini sebagai bentuk perhatian khusus Pemprov Riau, karena kekerasan terhadap perempuan termasuk tinggi," kata Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Berdasarkan data pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Riau menunjukan tahun 2014 terdapat 361 kasus mengalami peningkatan 2015 sebanyak 475 kasus. Hingga Oktober 2016 ini tercatat 385 kasus di Riau.

"Diharapkan dengan adanya Raperda ini bisa meminimalisir jumlah kasus kekerasan tiap tahunnya," ujarnya.

Gubernur yang kerap disapa Andi Rachman mengungkap kekerasan pada perempuan tidak hanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga saja. Akan tetapi, bisa terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, sekolah, di lingkungan tempat kerja.

"Karena banyak sekali anggapan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan hanya masalah individu. Diharapkan dengan adanya Raperda ini bisa mencegah kekerasan terjadi lagi. Karena ini termasuk perampasan kemerdekaan," jelasnya.

Untuk penanganan kasus kekerasan ini, lanjut Andi Rachman, sudah ada instansi terkait yang khusus untuk mengurusi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulai dari lembaga swadaya masyarakat sampai P2TPA yang tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Riau.

"Tentunya Perda ini juga akan berdampak pada alokasi anggaran untuk pelaksanaan program-program yang ada," imbuhnya.

Kepala P2TP2A Riau, T Hidayati Efiza mengatakan siap menerima pengaduan yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak. Kebanyakan masalah yang dilaporkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan ekonomi.

"Kita selalu bersama-sama P2TP2A kabupaten dan kota selalu melalukan sosialisasi supaya masyarakat tahu keberadaan kita. Sehingga apabila terjadi tindak kekerasan bisa segera melaporkan hal tersebut ke kita," terangnya.

Halaman
12
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help