TribunPekanbaru/

Mengawal kemandirian KPU Selaku Penyelanggara Pemilu di Indonesia

Semua sistem kelembagaan negara seakan-akan hanya tunduk dan mengabdi kepada kelompok kepentingan dan kekuasaan semata.

Mengawal kemandirian KPU Selaku Penyelanggara Pemilu di Indonesia
Facebook/Didi Cahyadi Ningrat
Didi Cahyadi Ningrat 

Oleh: Didi Cahyadi Ningrat
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

KEMANDIRIAN KPU selaku penyelenggara pemilu terus mendapatkan tantangan dan ujian yang tidak sedikit baik secara konstitusional melalui perumusan dan/atau perubahan (revisi) Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), maupun intervensi politik langsung oleh aktor-aktor berkepentingan dalam proses demokrasi dewasa ini.

Salah satu bentuk intervensi politik kontitusional yang nampak dan terlihat jelas adalah revisi UU Pilkada yang telah ditetapkan DPR, yaitu revisi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2016 khususnya pasal 9 huruf a, yang menyatakan bahwa “KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya mengikat”.

Dengan tambahan kata “keputusannya mengikat“, artinya KPU menjadi wajib mengikuti hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dan wajib memasukannya dalam peraturan KPU, padahal sebelumnya sebatas hanya ber-konsultasi saja. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu bahkan dapat memasung kemandirian KPU selaku penyelenggaraan pemilu.

Intervensi tersebut ternyata tidak hanya dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis Pemilihan baik yang bersifat mengatur (Regelling), tapi sudah masuk lebih dalam ke ranah proses menetapkan (Beschikking) yang secara prinsip mengganggu kemadirian, independensi dan integritas terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Untuk itu kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPU secara kelembagaan terutama kepada para komisioner yang sekarang ini yang telah berani mengambil sikap untuk menjaga kemadirian, independensi dan integritas mereka selaku penyelenggara dengan mengajukan permohonan uji materi atas Pasal terkait yang ke Mahkamah Konstitusi (Perkara No...../PHPU/2016).

Kenyataannya banyak pihak termasuk DPR juga menolak sikap dan meyayangkan langkah konstitusional yang ditempuh KPU ini, dan ironisnya sikap senada juga diambil oleh Bawaslu sebagai bagian integral salah satu lembaga penyelenggara sebagaimana tercermin dari sikap/padangan hukum mereka dalam persidangan yang “merasa” hak dan kewenangan serta kemandirian mereka justru tidak tergangu dan berkurang dengan keberadaan pasal yang diuji tersebut, yang mana sikap Bawaslu ini banyak mendapatlan sorotan negatif dari berbagai pihak yang konsen dengan penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Uji Materi, Seleksi Calon Komisioner dan Perumusan UU Pemilu di DPR.

Perjuangan atas kemandirian KPU selaku Penyelenggara Pemilu semakin monumental karena bertepatan dengan jadwal dan waktu telah selesainya proses rekrutmen/seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu periode 2017 – 2022 oleh Timsel yang telah berhasil mengerucutkan semua calon peserta menjadi 14 orang bagi KPU RI dan 10 orang bagi Bawaslu RI. Timsel pun telah menyerahkan kepada Presiden nama-nama calon untuk selanjutnya di serahkan kepada DPR, dimana sesuai ketentuan dalam minggu-minggu ini sudah seharusnya telah diagendakan pembahasan dan dilakukan tahap akhir (fit and proper test) di DPR RI.

Namun apa lajur, sampai hari ini kita belum melihat proses tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ujuk-ujuk, sebagai besar anggota dewan sudah ramai melontarkan berbagai pernyataan menolak hasil Timsel tersebut dan mendorong presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk memperpanjang masa tugas penyelenggara yang sekarang yang secara undang-undang tidak dapat diterima secara akal sehat urgensinya.

Pada saat yang bersamaan, diantara perdebatan proses akhir calon penyelenggraa pemilu, pembahasan yang alot dan krusial atas rancangan undang-undang tentang pemilu (RUU Pemilu) di DPR RI terus berjalan dan semakin alot juga perdebatannya. Menghadapi tahapan Pemilu tahun 2019, tentunya setiap partai politik –termasuk partai yang berkuasa- akan mengunakan segala daya upaya untuk mempersiapkan diri memenangkan pemilihan legislatif dan Pilpres Serentak pada tahun 2019, salah satunya dengan cara memasukkan “orang-orang mereka” untuk lolos menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu RI.

Halaman
123
Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help