TribunPekanbaru/

Indragiri Hulu

BPJS Ketenagakerjaan Rengat dan Enam Instansi Bahas Perlindungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi

Menurut Jonggi dalam aturan itu, pemberian perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi merupakan kewajiban dari pemegang kontrak.

BPJS Ketenagakerjaan Rengat dan Enam Instansi Bahas Perlindungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi
TribunPekanbaru/Bynton Simanungkalit
Foto bersama antara perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dan perwakilan instansi di Pemkab Inhu pasca pertemuan dalam rangka membahas tentang perlindungan jasa konstruksi di Inhu. 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi, maka setiap pemegang kontrak jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) harus melengkapi persyaratan berupa kepesertaan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja.

Untuk menindaklanjuti aturan tersebut, enam instansi di Pemkab Inhu melakukan pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Rengat.

Enam instansi yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, antara lain Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Inhu, Bagian ULP Setdakab Inhu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Inhu, dan Bagian Keuangan Setdakab Inhu.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Plt Sekda Inhu, Hendrizal.

Kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Aang Supono melalui Pps Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Jonggi Panjaitan pertemuan itu difokuskan pada perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi yang ada di Inhu, terkhususnya kewajiban para pemegang kontrak.

"Sesuai dengan arahan dalam Pemenaker nomor 44 tahun 2015, maka setiap pekerja jasa konstruksi juga harus mendapat perlindungan," kata Jonggi, Rabu (15/3/2017).

Menurut Jonggi dalam aturan itu, pemberian perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi merupakan kewajiban dari pemegang kontrak.

Seperti yang tertulis pada pasal 3 ayat 1 pada Permenaker 44 tahun 2015, setiap pemegang kontrak harus mencantumkan nama dan jumlah pekerja atau buruh, serta harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan.

Selain itu juga ada syarat tambahan berupa formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi yang harus diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan serta membayarkan iuran pertama. (*)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$video

Filename: articles/video_pilihan.php

Line Number: 18

KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help