DPRD Kampar Konsultasi Soal Kewenangan Dapil ke Kemendagri

"Sebenarnya banyak yang dibahas. Terutama masalah Dapil," kata Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri ketika

DPRD Kampar Konsultasi Soal Kewenangan Dapil ke Kemendagri
TribunPekanbaru/Nando
Rapat Paripurna DPRD Kampar membentuk Panitia Hak Angket tentang pemberhentian Kepala Desa, Senin (24/10/2016). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Jangkauan anggota DPRD Kampar tidak hanya sebatas di Daerah Pemilihan mereka masing-masing saja. Legislator kini bisa mengurusi persoalan di luar Dapil mereka.

DPRD Kampar mendapat penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri saat berkonsultasi, Jumat (17/3/2017). Rombongan DPRD Kampar berangkat ke Jakarta terkait kewenangan di Dapil.

"Sebenarnya banyak yang dibahas. Terutama masalah Dapil," kata Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri ketika dihubungi Jumat sore. Ia memimpin kunjungan DPRD yang diikuti oleh Komisi I. "Sesuai tugas dan fungsinya (Komisi I)," imbuhnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Kampar ini menjelaskan, kunjungan dilakukan menyusul perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Menurut Fikri, DPRD tidak lagi hanya berwenang mengurus Dapil tempat legislator terpilih. "Sekarang (anggota DPRD) bisa memberikan pokok-pokok pikiran di semua Dapil yang lain," ujarnya.

Fikri mengatakan, hasil konsultasi akan menjadi bahan untuk merancang Tata Tertib DPRD Kampar yang baru. Segala perubahan yang ada akan disesuaikan dengan Tatib DPRD nantinya. (*)

Penulis: nando
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help