Fadli Zon: Jangan Ciderai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada

Fadli Zon: Jangan Ciderai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng
Tribunnews.com
Petani Kendeng Gelar Aksi Cor Kaki di Seberang Istana 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Aksi cor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Aksi yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.

"Saya mengikuti aksi yang dilakukan oleh para petani Pegunungan Kendeng. Dan saya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN yang menyatakan, Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada bulan April mendatang. Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng," ujar Fadli Zon, Sabtu (18/3/2017).

Ia mengingatkan, saat aksi cor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana tanggal 2 Agustus 2016.

Saat itu, lanjut Fadli, Presiden sudah memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen.

Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia.

"Dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Anehnya, sementara hasil KLHS-nya belum keluar, Menteri BUMN sudah tahu hasilnya, menyatakan bulan depan Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang," sesal Fadli Zon.

Menurutnya, ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah."Apalagi, pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang," Fadli mengingatkan lagi.

Pernyataan Menteri BUMN kata Fadli, telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan Presiden sebelumnya."Saya meminta Presiden agar berhati-hati mengambil keputusan. Jangan rusak asas kepastian hukum dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, apalagi yang bersifat melawan hukum," ia mengingatkan.

"Hak hukum dan hak sosial masyarakat yang melakukan gugatan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hukum kita bertolak belakang dengan keadilan. Setiap bentuk investasi tidak boleh lagi salahi prosedur dan tata aturan, karena akan menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat," tambahnya.

Kasus gagalnya pembangunan pabrik semen di Pati beberapa waktu lalu, lanjutnya, saat semua gugatan hukum berhasil dimenangkan oleh masyarakat, dan kontroversi izin pabrik semen di Rembang, yang pada akhirnya juga gugatan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat.

Seharunya, memberi pemerintah pelajaran agar tidak menerbitkan kebijakan sekehendak hati. Pemerintah tidak boleh ‘investor minded’ dan menyepelekan suara serta hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan.

"Aksi cor kaki adalah bentuk frustrasi, karena masyarakat tidak tahu lagi bagaimana caranya menarik perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah buta, mengabaikan suara dan hak masyarakat petani Kendeng atas nama pembangunan," Wakil Ketua DPR ini menegaskan kembali. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help