Kasi Datun Nilai Kerja Sama Masih Minim, Pemkab dan Kejari Teken MoU

Agung mengkritisi pelaksanaan kerja sama selama tahun 2016 lalu. Menurut dia, Pemerintah melalui Satuan

Kasi Datun Nilai Kerja Sama Masih Minim, Pemkab dan Kejari Teken MoU
Bupati Inhil HM.Wardan dan Kajari Tembilahan Lulus Mustofa saat penandatangan Mou TP4D di Aula Lantai 5 Kantor Bupati Inhil. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pemerintah dengan Kejaksaan Negeri Kampar menyepakati nota kesepahaman, Senin (20/3/2017). Nota diteken oleh Penjabat Bupati, Syahrial Abdi dan Kepala Kejari Kampar, Rosmiaty di Aula Perkantoran Pemkab Kampar.

Nota kesepahaman atau MoU itu merupakan cikal bakal dari kerja sama antara Pemerintah dengan Kejaksaan. Nota berisi tentang tugas kejaksaan sebagai pendamping pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Ini mempertegas fungsi TP4D untuk tahun anggaran 2017 ini," kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kampar, Agung Irawan, Senin (20/3/2017). Seperti tahun 2016 lalu, kata dia, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kampar telah bekerja.

Agung mengkritisi pelaksanaan kerja sama selama tahun 2016 lalu. Menurut dia, Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nyaris tidak pernah melibatkan Kejaksaan. Terutama Seksi Datun yang membidangi pendampingan bagi pemerintah.

"Selama tahun 2016, tidak ada MoU antara Kejaksaan dengan SKPD," ungkap Agung. Disebutkan, baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu yang telah menjalin kerja sama.

Agung sendiri tidak tahu alasan SKPD yang sepertinya ogah menjalin kerja sama. Dirinya telah menjalin komunikasi dengan beberapa SKPD. Namun kandas di tengah perjalanan. Kerja sama tidak pernah terjalin.

"Nggak tahu apa masalahnya. Kalau takut, apa yang mereka takutkan? Kecuali kalau ada yang aneh-aneh, mereka (SKPD) pasti takut," ujar Agung.

Menurut dia, kerja sama dengan SKPD merupakan turunan dari MoU Pemerintah dengan Kejari. Ia menjelaskan, kerjasama itu berbentuk pendampingan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan. Seperti memberi pandangan hukum, nasihat hukum dan sebagai pengacara negara.

Agung menyebutkan, Presiden telah mengiktruksikan bahwa aparat penegak hukum harus dilibatkan untuk mendampingi pemerintah. "Saya berharap tahun ini (2017) bisa berkembang. Sebenarnya ini (kerja sama) keuntungan Pemerintah. Harusnya nggak perlu diingatkan," pungkas Agung.

MoU yang diteken pagi itu merupakan lanjutan dari tahun lalu. Penandatanganan disaksikan oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, Kepala Polres Kampar, AKBP. Edy Sumardi Priadinata, Komandan Distrik Militer 0313/KPR, Letkol Kav. Yudi Prasetia, Komandan Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti, Letkol. Inf. Nurul Yakin dan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, M. Arif Nuryanta. (*)

Penulis: nando
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help