TribunPekanbaru/

Advertorial

Bupati Pelalawan HM Harris: Tak Ada Lagi Anak yang Putus Sekolah

Poin pertama, gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik. Artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah

Bupati Pelalawan HM Harris: Tak Ada Lagi Anak yang Putus Sekolah
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Bupati Pelalawan HM Harris meninjau proses belajar di sebuah sekolah di Pangkalan Kerinci 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI – Pelalawan Cerdas merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Bukan hanya fokus pendidikan sembilan tahun, melainkan pada setiap jenjang pendidikan.

Menurut Bupati Pelalawan HM Harris, semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan kelas sosial dan tingkat perekonomian keluarga.

Dengan semangat untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih baik itu, pada tahun 2013 Pemkab Pelalawan me-launching program pendidikan gratis yang dinamai Pelalawan Cerdas, yang pembiayaannya berasal dari APBD Pelalawan.

Landasan hukum pendidikan gratis ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013. Tak hanya itu, untuk menguatkan penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan, kebijakan ini tertuang juga dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

Program Pelalawan Cerdas ini diharapkan menjadi solusi cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Negeri Tuah Seiya Sekata ini.

"Kita lakukan evaluasi setiap tahun, lalu kita tambahkan apa yang kurang. Pada periode kedua ini sudah banyak pembaharuan," ungkap Harris.

Dia menerangkan, pada intinya ada tiga poin penting dalam program gratis. Poin pertama, gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik. Artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah, seperti uang pembangunan kelas, mushala, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Pokoknya, apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya.

Poin kedua, siswa tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran mulai dari tingkat SD hingga SMA/sederajat. Pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD. Buku-buku pelajaran itu dirancang untuk dua tahun.

Poin ketiga, yaitu pemberkasan atau verifikasi.

Kemudian, siswa akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah atau disebut full gratis. Namun, untuk full gratis ini, hanya diperuntukkan bagi siswa dari golongan miskin dan golongan tak mampu.

Tak mau setengah-setengah dalam menerapkan pendidikan gratis itu, Pemkab Pelalawan mengharuskan para orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Artinya akan ada sanksi bagi para orangtua yang tak mau menyekolahkan anak mereka sementara biaya sekolah telah ditanggung semuanya oleh pemerintah. Intinya, tidak ada lagi alasan orangtua untuk tidak menyekolahkan anak hingga ke tingkat SMA.

“Jadi tidak ada lagi warga atau anak usia sekolah yang putus sekolah. Ini solusinya sudah kita berikan," beber Harris.

Lebih lanjut Bupati HM Harris memaparkan, untuk terselenggaranya pendidikan gratis ini, pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana penyelenggaraan pendidikan gratis ini merupakan alokasi anggaran terhadap komponen tertentu.

Kebijakan Pemkab Pelalawan dalam melaksanakan pendidikan gratis ini adalah untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi anak-anak dalam usia tumbuh-berkembang tak bisa mengenyam pendidikan hanya karena mahalnya biaya sekolah yang dikomersialisasikan.

Idealnya, dunia pendidikan khususnya di daerah ini harus mampu menjalankan fungsi sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Segala macam nilai tertabur di sana. Harapannya, sekolah benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial. Dan itulah yang ingin dihasilkan melalui pendidikan gratis ini. (adv)

Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help