TribunPekanbaru/

Kejari Teken MoU dengan 3 BUMD di Siak

Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Zondri SH, pada kesempatan tersebut mengatakan, dengan diselenggarakannya

Kejari Teken MoU dengan 3 BUMD di Siak
Tribun Pekanbaru/ Mayonal
Kajari Siak Zondri menandatangani kesepakatan dengan tiga BUMD di Kabupaten Siak, terkait persoalan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta aset Negara, Rabu (3/5/2017) di Kejari Siak. 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Kejaksaan Negeri Siak (Kejari) melakukan penandatanganan kesepakatan dengan tiga BUMD di Kabupaten Siak, terkait persoalan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta aset Negara, Rabu (3/5/2017) di Kejari Siak.

Tiga BUMD tersebut masing-masing PT Permodalan Siak, PT Sarana Pertambangan dan Energi (SPE), serta PD Sarana Pembangunan Siak.

Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Zondri SH, pada kesempatan tersebut mengatakan, dengan diselenggarakannya MoU ini, Kejaksaan Negeri Siak sebagai Jaksa Pengacara Negara diharapkan saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan PT Permodalan Siak, PT Sarana
Pertambangan dan Energi serta PD Sarana Pembangunan Siak terkait Persoalan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta aset Negara.

"Kami selaku Jaksa Pengacara Negara yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara salah satu perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," kata dia.

Ia menerangkan, sebagaimana diketahui, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa Kejaksaan berperan bukan saja di bidang Hukum Pidana, melainkan juga di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sesuai dengan isi Pasal 30 UU ayat 2 UU nomor 16 Tahun 2004.

Sesuai UU tersebut dikatakan di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Berdasarkan PERJA No: 018/A/JA/07/2014, Kejaksaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain.

Sementara yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah Tugas JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. (*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help