TribunPekanbaru/

Advertorial

Program Pelalawan Cerdas, Harris Optimistis Lulus 100 Persen

Menurut Bupati Harris, angka kelulusan UN sangat dipengaruhi Program Pelalawan Cerdas yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah.

Program Pelalawan Cerdas, Harris Optimistis Lulus 100 Persen
TribunPekanbaru/Johanes
Bupati Pelalawan HM Harris berbicara kepada pers usai memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMP Bernas Pangkalan Kerinci, Selasa (2/5/2017) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Bupati Pelalawan HM Harris berharap tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMP di Pelalawan tahun ini mencapai 100 persen, serta peringkat teratas se-Provinsi Riau dapat dikejar.

Menurut Bupati Harris, angka kelulusan UN sangat dipengaruhi Program Pelalawan Cerdas yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah.

Semua siswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan kelas sosial dan kelas ekonomi keluarga.

Dengan semangat untuk mempersiapkan generasi mudanya yang lebih baik itu, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pelalawan meluncurkan program pendidikan gratis, yang dinamai Program Pelalawan Cerdas. Pembiayaan program ini berasal dari APBD Pelalawan.

Landasan hukum pendidikan gratis ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2013. Tak hanya itu, untuk menguatkan penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan ini, kebijakan ini tertuang juga dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

Program Pelalawan Cerdas ini diharapkan menjadi solusi cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri Tuah Seiya Sekata ini.

"Jadi tidak ada lagi warga atau anak usia sekolah yang putus sekolah. Ini solusinya sudah kita berikan. Dilakukan evaluasi setiap tahunnya, lalu kita tambahkan apa yang kurang. Dalam periode kedua ini sudah banyak pembaharuan," ungkap Bupati Harris kepada Tribun, Rabu (3/5/2017).

Di dalam pendidikan gratis ini, lanjut Harris, intinya ada 3 poin penting yang dimaksud dengan sekolah gratis. Poin pertama yakni gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik.

Artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah seperti uang pembangunan kelas, mushalla, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Pokoknya, apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya.

Untuk poin kedua yakni buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran. Mulai dari tingkat SD hingga SMP sederajat, siswa tidak dikenakan biaya untuk membeli buku. Karena itu, pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD. Apalagi buku pelajaran itu dirancang untuk dua tahun, dan sekarang masih dalam proses pelelangan.

Halaman
12
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help