TribunPekanbaru/

Pemko Bakal Ngutang Lagi ke PLN, Kemampuan Keuangan Bayar PJU Hanya Cukup Sampai Juni

Pemko Pekanbaru dipastikan akan kembali berhutang ke PLN terkait pembayaran tagihan listrik lampu Penerangan Jalan Umum

Pemko Bakal Ngutang Lagi ke PLN, Kemampuan Keuangan Bayar PJU Hanya Cukup Sampai Juni
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dipastikan akan kembali berhutang ke PLN terkait pembayaran tagihan listrik lampu Penerangan Jalan Umum atau PJU di Pekanbaru. Pasalnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru hanya memiliki dana sekitar Rp 36 milliar. Setelah dilakukan perhitungan bersama pihak PLN ternyata anggaran tersebut hanya cukup sampai bulan Juni mendatang. Sebab rata-rata tagihan pembayaran listrik PJU perbulanya berkisar Rp 7 milliar.

"Anggaran kita tidak cukup. Dengan anggaran yang ada saat ini (Rp 36 Milliar) itu hanya cukup sampai bulan Juni. Sisanya nanti terpaksa kita anggarkan lagi di APBD Perubahan,"kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Arifin Harahap, Minggu (7/5/2017).

Namun saat ditanya berapa anggaran yang diusulkan untuk pembayaran listrik PJU di APBD P nanti, Arifin mengaku tidak mengetahuinya. Ia berdalih saat ini sedang dilakukan kajian dan perhitungan baik dari PLN maupun dari dinas perhubungan.

"Sampai saat ini kita belum tau berapa beban listrik sesuai pemakaian yang harus dibayar Pemko. Anggota saya masih mendata mana-mana saja PJU yang sudah memiliki meteran dan mana yang belum,"imbuhnya.

Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak PLN terkait persediaan dana yang hanya cukup sampai bulan Juni tersebut. Sebab jika tidak segera dikoordinasikan dan dana yang diusulkan di APBD belum bisa dicairkan, pihaknya khawatir akan terjadi tunggakan pembayaran PJU. Agar tidak lagi terjadi pemadaman saat Pemko berhutang ke PLN, maka pihaknya akan menyampaikan kondisi tersebut ke pihak PLN.

"PLN juga harus bisa mengerti untuk kepentingan bersama. Kita paham mereka juga ditugaskan menagih beban listrik ke kita, tapi mungkin ada kebijaksaan karena penerangan PJu adalah kebijakan bersama," katanya.

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Muhammad Ridho
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help