TribunPekanbaru/

Hearing Dana PKH, Dinsos Kampar Mangkir

Ditundanya kembali hearing ini, membuat pendamping PKH bertambah kecewa. Pertanyaan seputar

Hearing Dana PKH, Dinsos Kampar Mangkir
Tribunpekanbaru.com/Mayonal Putra
Penerima bantuan PKH mengurus pencairan anggaran di kantor pos Dumai, Rabu (15/1/2013).

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Sikap Dinas Sosial Kampar terkait polemik dana penyertaan Program Keluarga Harapan (PKH) semakin tidak jelas. Dinsos mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar, Senin (15/5/2017).

 Sedianya RDP atau hearing membahas penggunaan dana penyertaan yang bersumber dari APBD Kampar sejak 2011 silam. Hearing telah beberapa kali ditunda. Sebelumnya terbentur agenda DPRD yang padat. Kali ini, hearing kembali ditunda karena Dinsos tidak hadir.

 Ditundanya kembali hearing ini, membuat pendamping PKH bertambah kecewa. Pertanyaan seputar transparansi penggunaan dana yang mengalir dari APBD terakumulasi 2011-2017 sebesar Rp. 2,4 miliar lebih kian tidak jelas.

 "Pasti Dinas Sosial takut ini. Kenapa tidak hadir? Yang kita mau, buka-bukaan aja datanya. Kok susah gitu aja?," ketus seorang pendamping PKH menggerutu begitu mendapat informasi penundaan hearing, Senin siang.

 Menurut pendamping PKH ini, dapat hadir di Gedung Dewan untuk mengikuti hearing bukanlah perkara mudah. Di antara pendamping tinggal di pinggiran Kampar. Sehingga harus menempuh perjalanan panjang. "Belum lagi banyak kerjaan lain. Ini sudah dua kali diundur. Entah kapan jadinya (hearing)," ujarnya.

 Terpisah, Sekretaris Komisi II, Hendra Yani membenarkan penundaan itu. Pasalnya, upaya mendatangkan Dinsos untuk hadir dalam hearing gagal. Menurut dia, pihak Sekretariat DPRD telah mengundang Dinsos. Namun mangkir tanpa alasan jelas.

 Selain mengundang secara resmi, kata Hendra, pihaknya juga telah berupaya menghubungi Kepala dan Sekretaris Dinsos, Dahlan dan Muhammad. " Kadis sama sekali nggak bisa dihubungi. Sekretaris katanya nggak berani hadir kalau Kadis nggak ada," ungkapnya.

 Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyesalkan sikap Dinsos. Menurut dia, Dinsos hanya diminta membuka data yang diminta. Sebenarnya, kata dia, Komisi II sudah memiliki data global. Seperti dana penyertaan tahun 2017 ini sebesar Rp. 500 juta lebih.

 "Kalau dikalikan 61 pendamping, 350 ribu per bulan, setahunnya nggak sampai segitu (500 juta lebih). Sisanya kemana?," ujar Hendra memberi contoh.

 Hendra mengemukakan, Komisi II kembali akan mengundang Dinsos pada Selasa, 16 Mei. Jika tidak juga hadir, ia menegaskan, Komisi II akan menggunakan haknya memanggil secara paksa. (*)

Penulis: nando
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help