TribunPekanbaru/

Interupsi Paripurna, PKS Minta DPR Batalkan Hak Angket KPK

Ansori menuturkan perbuatan tersebut diduga kuat telah melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015

Interupsi Paripurna, PKS Minta DPR Batalkan Hak Angket KPK
KOMPAS.com / DANI PRABOWO
Suasana rapat paripurna pengambilan keputusan atas usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4/2017). Usulan hak angket tersebut disetujui dalam paripurna tersebut, meski sejumlah fraksi menolaknya. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sikap resmi terkait keputusan Rapat Paripurna DPR pada 28 April 2017 yang telah memutuskan untuk menggunakan Hak Angket terhadap KPK.

Pernyataan sikap itu dibacakan Wakil Ketua Fraksi Ansori Siregar saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (18/5/2017).

"Fraksi PKS menilai perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan rapat paripurna pada 28 April 2017, dalam memutus penggunaan hak angket DPR tentang KPK dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak, dengan tidak mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari seluruh Fraksi, serta tidak mendapatkan persetujuan dari semua anggota yang hadir," kata Ansori.

Ansori menuturkan perbuatan tersebut diduga kuat telah melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat 3 dan melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR Pasal 279, 280, dan 281.

"Perbuatan pimpinan telah merampas hak setiap Fraksi dalam menyampaikan sikap resminya terhadap usulan penggunaan Hak Angket DPR tersebut serta telah mencoreng nama baik DPR," kata anggota Komisi IX DPR itu.

Fraksi PKS, kata Ansori, meminta kepada Rapat Paripurna untuk membatalkan Keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai Hak Angket tersebut, karena proses pengambilan keputusannya melanggar Tata Tertib DPR.

"Kami mendesak agar pembatalan hak angket tersebut dibahas pada Rapat Paripurna saat ini. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 262," kata Ansori.

Ansori juga menegaskan tidak pernah memerintahkan kepada Anggota Fraksi PKS untuk mendukung diajukannya Hak Angket tersebut. Untuk itu, lanjut Ansori, pihaknya tidak bertanggung atas segala upaya yang dilakukan dan mengatasnamakan Fraksi PKS terkait keputusan Hak Angket dimaksud.

"Semua perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Fahri Hamzah untuk dan atas nama Fraksi PKS, baik selaku Anggota DPR maupun Pimpinan DPR, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sendiri dan bukan untuk dan atas nama Fraksi PKS," kata Ansori.

Ansori menegaskan Fraksi PKS tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan di Pansus Hak Angket tersebut. Karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi dalam panitia angket berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 171 Ayat 2 maka panitia angket tidak bisa dibentuk sehingga penggunaan hak angket DPR RI gugur dengan sendirinya.

"Terhadap dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan secara terang benderang dan telah menjadi perhatian publik maka dengan ini Fraksi PKS mendesak kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memproses dugaan pelanggaran Saudara Fahri Hamzah sebagai Pimpinan rapat paripurna 28 April 2017, sebagai Perkara Tanpa Pengaduan sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Pasal 4," papar Ansori.

Fraksi PKS, kata Ansori, berkomitmen dan konsisten bersama-sama dengan masyarakat untuk mendukung KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa pilih kasih, secara tansparan, akuntabel, dan independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Ansori lalu menyampaikan pernyataan sikap Fraksi PKS kepada pimpinan Rapat Paripurna Agus Hermanto. "Kami sudah terima suratnya. Akan kami proses sesuai mekanisme," kata Agus. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help