TribunPekanbaru/

Kampar

Pemantapan Fungsi hingga Honor, Ini Agenda Raker BPD se-Kampar  

Pertama kalinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar menggelar Rapat Kerja sejak forumnya terbentuk.

Pemantapan Fungsi hingga Honor, Ini Agenda Raker BPD se-Kampar   
Desain Tribun Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pertama kalinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar menggelar Rapat Kerja sejak forumnya terbentuk.

Agenda ini ditaja di sebuah hotel di Pekanbaru, Sabtu dan Minggu (20-21/5/2017). Raker akan membahas sejumlah persoalan seputar desa.

Ketua Forum BPD se-Kampar, Sofyan Datuk Majo Sati mengungkapkan, pemantapan fungsi BPD merupakan masalah pokok yang akan dibahas dalam Raker. Menurut dia, pemahaman tentang fungsi BPD dalam jalannya roda pemerintahan desa masih kerap diperdebatkan. Dikatakan, BPD acap tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

"Maka sangat perlu sinergisitas antara Kepala Desa dengan BPD. Harus ada kesepahaman," tandas Sofyan, Jumat (19/5/2017).

Ia menjelaskan, keputusan Raker akan mendorong agar Bupati dan DPRD Kampar membentuk sebuah produk hukum yang mengatur tugas dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa. Sehingga ada sekat kewenangan yang jelas dan BPD pun dapat bertindak sesuai aturan berlaku.

Menurut dia, Undang-undang Desa masih terlalu umum mengatur peran kewenangan BPD. Oleh karenanya, diperlukan produk hukum, bisa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, yang mengatur lebih teknis kewenangan BPD.

Sofyan melanjutkan, honor BPD juga tidak kalah penting untuk dibahas dalam Raker. Ia mengatakan, belum lama ini, Forum telah mengeluarkan pernyataan sikap tentang kenaikan honor dan diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar.

Untuk Ketua BPD dari Rp. 450.000 diminta naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Sedangkan untuk anggota BPD dari hanya Rp. 300.000 menjadi Rp. 750.000 per orang per bulan.

"BPD mempunyai peran yang strategis. Tapi bedanya (honor) terlalu di bawah Perangkat Desa," ujarnya.

Sofyan menjelaskan, saat ini, tiap desa mengelola anggaran mencapai Rp. 1,2 per tahun. BPD juga bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Namun dengan honor minim yang selama ini diterima, ia menilai, tidak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menurut Sofyan, Raker ini terselenggara atas partisipasi seluruh BPD. "Kami patungan pakai uang sendiri," katanya. Ia berharap, dana yang didahulukan bisa diganti melalui anggaran desa. (*)

Penulis: nando
Editor: Sesri
Ikuti kami di

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$video

Filename: articles/video_pilihan.php

Line Number: 18

KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help