TribunPekanbaru/

Pengacara Duga Kasus Firza dan Habib Rizieq Direkayasa

"Barang bukti HP (handphone) dan WA (aplikasi WhatsApp) chat yang digunakan sebagai alat bukti dalam

Pengacara Duga Kasus Firza dan Habib Rizieq Direkayasa
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Firza Husein beserta pengacara Aziz Yanuar (kiri) tiba di Krimsus, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/5/2017). Firza terbelit kasus konten pornografi dalam percakapan via WhatsApp yang diduga melibatkan dirinya dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Firza Husein, Aziz Yanuar, menegaskan bahwa kliennya tersebut tidak pernah membuat konten pornografi.

Apalagi, konten tersebut tersebar setelah terjadinya penangkapan terhadap Firza terkait kasus makar beberapa waktu lalu.

"Barang bukti HP (handphone) dan WA (aplikasi WhatsApp) chat yang digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana dimaksud telah disita. Yaitu pada saat penangkapan terkait tindak pidana makar pada tanggal 2 Desember 2016 lalu," kata Aziz dalam rilisnya, Jumat (19/5/2017).

Sehingga, lanjutnya, konten pornografi yang beredar luas baik dalam bentuk chat, maupun foto diduga terkait dan mirip Firza muncul setelah HP dan WA disita pihak kepolisian.

Pihaknya pun menegaskan bahwa Firza tidak pernah menyimpan dan menyebarkan photo atau WA chat yang berisi konten pornografi.

"Keterangan FH (Firza Husein) ini sudah dituangkan ketika pemeriksaan di Kepolisian atau dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang merupakan dokumen hukum," katanya.

Foto yang beredar selama ini, lanjutnya, sudah merupakan hasil editing yang dibuktikan dengan ada beberapa ikon di beberapa bagiannya.

Oleh karenanya perkara itu jelas dibangun dengan menggunakan foto dan fake WhatsApp chatting hasil proses editing.

"Kami selaku kuasa hukum FH disampaikan bahwa HRS (Habib Rizieq Shihab) melihat bahwa kasus ini sarat dengan rekayasa. Dan bemaksud untuk menciptakan sensasi publik dengan tujuan utama untuk menghancurkan kredibilitas HRS dengan menyeret-nyeret klien kami agar terlihat seolah logis," kata Aziz.

Tujuan utama perkara, tambahnya, menghancurkan kredibilitas HRS adalah untuk meruntuhkan kepercayaan umat terhadap HRS

Agar tidak lagi mampu memimpin untuk menyuarakan kritik umat terhadap jalannya roda penyelenggaraan negara.

"Sikap anti kritik dari penguasa inilah yang kemudian menjadikan aparat penegak hukum melakukan abuse of power untuk membungkam pihak yang kritis melalui rekayasa hukum dan menjadikan hukum sebagai alat represi," katanya. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$video

Filename: articles/video_pilihan.php

Line Number: 18

KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help