TribunPekanbaru/

Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah Sepakati Penambahan Kursi DPR RI Jadi 575 Anggota

Keputusan rapat adalah sepakat menambah 15 anggota dengan formula penyebarannya akan disepakati pada rapat pansus berikutnya.

Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah Sepakati Penambahan Kursi DPR RI Jadi 575 Anggota
KOMPAS.com/Nabilla tashandra
Lukman Edy 

Oleh: Lukman Edy,
Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI

DALAM rapat kerja Pansus RUU Pemilu DPR RI dan Pemerintah, Senin, tanggal 29 Mei 2017 yang lalu sepakat penambahan anggota DPR RI untuk pemilu 2019 nanti menjadi 575 anggota, naik 15 anggota dibanding sekarang yang 560 anggota.

Keputusan rapat adalah sepakat menambah 15 anggota dengan formula penyebarannya akan disepakati pada rapat pansus berikutnya.

Pertimbangan untuk menambah jumlah anggota DPR adalah:

1. Untuk menutupi kekurangan representasi di beberapa provinsi antara lain adalah: Riau, Lampung, Kalimantan Barat dan Papua.

Keempat provinsi ini harga kursinya terlalu mahal dibanding daerah lainnya, sehingga under represented masing masing 2 kursi. Sedang provinsi lain yang juga under represented 1 kursi adalah antara lain: Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Sultra, Sulbar, dan NTB.

Total under represented adalah 19 kursi tersebar di 12 Provinsi. Kekurangan representasi di 12 Provinsi tsb bukan akibat bertambahnya penduduk tetapi akibat dari kekeliruan menghitung representasi pada pemilu pemilu sebelumnya, sehingga harus dilakukan perbaikan.

2. Adanya Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara, yang berdasarkan ketentuan distrik magnitude dalam UU ini harus memperoleh representasi sebanyak 3 kursi DPR.

3. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk secara faktual beberapa Provinsi juga mengalami kelebihan representasi, antara lain: Sulawesi Selatan kelebihan 3 kursi, Sumatera Barat kelebihan 2 kursi, NTT kelebihan 2 kursi, Aceh kelebihan 2 kursi, Jatim kelebihan 1 kursi, Kalteng kelebihan 1 kursi, Kalsel kelebihan 3 kursi dan  Kaltim kelebihan 1 kursi.

4. Untuk menjamin azas keadilan didalam UU pemilu ini, maka harus ada perubahan dan penyesuaian. Tidak boleh ada daerah yang under represented sementara daerah lainnya over represented. Pansus bersepakat azas keadilan harus menjadi pedoman didalam menyusun penyebaran daerah pemilihan dan penentuan wakil dari masing-masing provinsi.

Halaman
123
Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help