TribunPekanbaru/

Penetapan Tersangka Kadis PMK Siak,  Bukti Adanya Penyelewengan Anggaran di Pemkab Siak

Masih ada kepala dinas yang ditetapkan tersangka korupsi. Itukan menunjukan di Siak sendiri masih ada penyimpangan.

Penetapan Tersangka Kadis PMK Siak,  Bukti Adanya Penyelewengan Anggaran di Pemkab Siak
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

 
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Kasus yang menjerat kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Siak, AR "menampar keras" opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Siak terhadap anggaran tahun 2016, baru-baru ini.

Apalagi penetapan AR sebagai tersangka oleh Kejari Siak berbarengan dengan diaraihnya opini WTP ke -6 yang diberikan BPK.

Pengamat sosial ekonomi Riau Dr. M Rawa El Amady menilai adanya keanehan dari pemberian opini WTP oleh BPK kepada Pemkab Siak. Karena pada faktualnya masih terjadi penyimpangan anggaran di Pemkab Siak itu sendiri.

"Ada 2 hal yang kita pandang mengenai opini WTP dari BPK ini. Satu, opini WTP menandakan bupati/walikota atau gubernur benar-benar bersih dari praktik korupsi. Dua, pemerintahan bisa jadi melengkapi administrasi sebagai sarat laporan keuangan untuk mendapatkan WTP," kata dosen  sosiologi ekonomi di Fisip Unri itu, Selasa (11/7/2017).

Sedangkan yang terjadi di Siak, juga terjadi di banyak daerah lain. Namun, kredebilitas dan integritas BPK memang menjadi taruhannya dalam hal ini.

"Tetapi selama ini publik melihat kondisi itu biasa saja. Sehingga seakan-akan tidak terjadi persoalan," kata dia.

Dengan kondisi demikian, pemerintah yang mendapat opini WTP juga menganggap itu prestasi. Sehingga mereka bereforia seakan-akan bupatinya dan pemerintahannya bersih.

"Jadi seharusnya, jangan bereforia dulu meraih WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Buktinya, masih ada kepala dinas yang ditetapkan tersangka korupsi. Itukan menunjukan di Siak sendiri masih ada penyimpangan. Apakah kemudian BPK menilai, persentase kejahatannya lebih sedikit sehingga dipandang tidak apa-apa. Itukan masalah kredibilitas dan integritas BPK," kata dia.

Selain itu, kata dia, seharusnya masyarakat memandang aneh fenomena itu. Sehingga kedepan, ada perbaikan dan ada pula korelasi pemberian opini WTP dengan faktual yang sebenarnya. Audit BPK juga akan dipandang lebih dapat dipercaya jika pemberian opini sesuai faktual, atau bukan hanya bersifat administratif yang dapat diakali pemerintah.

Ia melanjutkan meskipun daerah melaporkan data ke BPK 100 persen benar dan lengkap,  tidak menjamin pemerintahan itu bersih dari penyimpangan. Sebab, jika ditelisik lebih dalam mengenai pemeriksaan BPK, hanyalah biasa-biasa saja. Karena, data yang tidak lengkap yang dilaporkan daerah,  bisa dilengkapi kembali.

"Keanehan di Siak, berbarengan adanya tersangka dengan pemberian opini WTP. Kalau kita melihat fenome Siak,  integritas BPK perlu dipertanyakan," kata dia.

Ia juga memungkinkan terjadinya korupsi secara  sistematis. Sedangkan auditor dari BPK beda-beda orang. Sehingga terjadi kasus seperti yang dialami Pemkab Siak.

"Mestinya kalau demikian, Pemkabnya juga tidak sesumbar terkait opini WTP itu. Di sana kadang orang lupa hal-hal yang substansi dan nilai-nilai ketimbang pesta pora dan euforia," kata dia.

Semestinya, lanjut dia, daerah yang mendapat WTP bebas dari praktik korupsi. Sehingga akan sejalan dengan kehendak publik. Untuk itu, BPK harus berada pada ruang yang paling objektif mengaudit semuanya.(*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help