TribunPekanbaru/

Ian Siagian Berjanji Percepat Reformasi Agraria dan Tata Kelola Lahan di Riau

Menurutnya, agenda reformasi agraria akan berhasil jika dilakukan secara transparan dan melibatan komponen masyarakat.

Ian Siagian Berjanji Percepat Reformasi Agraria dan Tata Kelola Lahan di Riau
Istimewa
Penasihat Kehormatan Menteri Hukum dan HAM RI, Ian Pinondang Siagian (IPS) saat bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama di Jakarta baru-baru ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bakal calon Gubernur Riau, Ian Pinondang Siagian (IPS) menaruh keprihatinan terhadap persoalan tata kelola lahan di Riau. Menurutnya, reformasi agraria dan penyempurnaan tata kelola lahan di Riau akan menjadi prioritas utamanya jika nantinya bisa melaju dan terpilih sebagai gubernur Riau periode 2018-2023.

"Pekerjaan utama yang mendesak yakni menyangkut percepatan reformasi agraria dan tata kelola lahan. Ini meliputi penggunaan kawasan hutan dan non hutan, kesenjangan kepemilikan serta perizinan lahan serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jadi, ada aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. Amat kompleks namun bisa diurai," kata Ian Siagian kepada, Rabu (12/7/2017).

Penasihat Kehormatan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut mengakui, kompleksitas penanganan masalah lahan di Riau cukup pelik. Namun, dengan keberanian dan keberpihakan pemerintah daerah untuk merevitalisasi dan merekonsiliasi persoalan lahan, maka hal tersebut akan bisa diselesaikan secepatnya.

Apalagi, lanjut Ian Siagian, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini memiliki kepedulian yang tinggi menyangkut lahan. Agenda reformasi agraria yang didorong oleh pemerintah pusat dan lintas sektoral lainnya, seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah.

"Keberhasilan reformasi agraria itu 90 persen ada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya sebagai regulator yang mempertimbangan aspek-aspek terkait. Pemda sebagai motor utamanya," kata Ian Siagian.

Anggota DPR RI dapil Riau periode 2009-2014 tersebut menegaskan, persoalan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau yang hingga saat ini masih tarik ulur, sebenarnya akan bisa dengan mudah diurai apabila semua pihak, khususnya pemda bekerja dengan profesional dan berpihak pada masyarakat umum. Hingga saat ini RTRW Riau masih menjadi teka teki yang tersimpan rapat di mana akar masalahnya.

Menurutnya, agenda reformasi agraria akan berhasil jika dilakukan secara transparan dan melibatkan komponen masyarakat. Hal tersebut untuk memastikan apakah RTRW yang diajukan oleh pemda ke pemerintah pusat memang mencerminkan keadilan masyarakat banyak atau sekadar segelintir dan sekelompok orang saja.

"Reformasi agraria bertujuan untuk melakukan penataan dan distribusi lahan secara adil. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu yang menumpuk penguasaan lahan pada segelintir orang saja," pungkas politisi PDI Perjuangan ini.

IPS telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal calon Gubernur Riau dari PDI Perjuangan. Penyerahan berkas pendaftaran sudah dilakukan pada Senin 4 Juli lalu di kantor DPP Perjuangan di Jakarta.

Bermodalkan 9 kursi fraksi PDI Perjuangan di DPRD Riau, peluang IPS untuk melaju ke pilkada Riau 2018 amat terbuka lebar. Meski partainya harus melakukan koalisi guna memenuhi ambang batas minimal 13 kursi dukungan.

"Komunikasi terus dilakukan dan sifatnya mencair dengan seluruh partai," kata IPS. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help