TribunPekanbaru/

Dituntut Soal Upah, PTPN V Sebut Peserta Demo SPTI Bukan Buruh Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara V mengklarifikasi tudingan Aliansi Buruh Pancasila dalam aksi unjuk rasa di Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Kebun Tandun.

Dituntut Soal Upah, PTPN V Sebut Peserta Demo SPTI Bukan Buruh Perusahaan
TribunPekanbaru/Nando
Aksi unjuk rasa melibatkan buruh bongkar muat di Pabrik Kelapa Sawit milik perusahaan pelat merah ini, Rabu (12/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - PT Perkebunan Nusantara V mengklarifikasi tudingan Aliansi Buruh Pancasila dalam aksi unjuk rasa di Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Kebun Tandun, Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu, Rabu (12/7/2017) lalu. Demo itu menuding PTPN V tidak membayar upah buruh bongkar muat tidak layak.

Selain itu, perusahaan pelat merah ini juga dituduh tidak mempekerjakan warga setempat. Aliansi ini gabungan SPTI, BEM se-Kampar dan SPSP. Kepala Urusan Humas PTPN V, Sampe Sitorus membantah semua tudingan yang dilontarkan.

Sampe mengemukakan, peserta aksi tidak memiliki ikatan apapun dengan PKS PTPN V Tandun. "Dapat diklarifikasi, tidak ada buruh bongkar TBS (Tandan Buah Segar) di PKS Tandun yang ikut demo," ungkapnya, Senin (17/7/2017).

Sampe mengklaim perusahaan telah bersikap bijak menanggapi aksi tersebut. Perusahaan berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor dan Kepala Desa setempat ihwal pengamanan.

‎Terkait tuntutan mempekerjakan anggota SPTI yang ditujukan kepada perusahaan, Sampe menilai salah sasaran. Ia menjelaskan, pekerja bongkar muat ditunjuk melalui sistem pengadaan elektronik atau e-procurement.

"Telah ada rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana bongkar muat," kata Sampe. Lebih jauh, ia mengatakan, vendor yang memenangkan e-procurement merupakan masyarakat tempatan sekitar Kebun Tandun.

Dalam keterangannya, Sampe menyinggung Maju Marpaung selaku perwakilan SPTI. Menurut dia, Maju telah dipertemukan dengan General Manager Strategic Bussiness Unit (SBU) Kebun Tandun. Hasilnya disepakati bahwa GM SBU akan memfasilitasi pertemuan antara SPTI dengan vendor angkutan dan bongkar muat TBS pada waktu yang belum ditentukan. Seperti diketahui, Maju tercatat sebagai anggota DPRD Kampar aktif.

"Selanjutnya jika SPTI meminta pekerjaan bongkar muat, perusahaan tidak mungkin memutus sepihak kontrak dengan rekanan yang telah ditunjuk hasil dari seleksi eproc," jelas Sampe. Ditambahkan dia, posisi perusahaan hanya memfasilitasi pertemuan.

Ia berharap, pertemuan antara SPTI dengan vendor menghasilkan jalan tengah.

SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,

LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.

Penulis: nando
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help