TribunPekanbaru/

SPPD Hingga Insentif dipotong, Pemkab Meranti Pertahankan Honorer

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017 Kabupaten Kepulauan Meranti kembali dihantu-hantui rasionalisasi.

SPPD Hingga Insentif dipotong, Pemkab Meranti Pertahankan Honorer
antaranews.com
Ilustrasi RAPBD 

Laporan Reporter Tribun Pekanbaru, Guruh BW.

TRIBUNPEKANBARU.COM, SELATPANJANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017 Kabupaten Kepulauan Meranti kembali dihantu-hantui rasionalisasi.

Sejumlah wacana pemangkasan kegiatan di masing-masing OPD dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mencuat.

Baca: Bupati Harris Wacanakan Pengurangan Pengawai Honor Akibat Rasionalisasi APBD

Pemangkasan itu mulai dari dana hibah, SPPD hingga insentif pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Kemungkinan ada rasionalisasi sebesar Rp 100 miliar dari APBD murni Rp 1,1 trilliun," ujar Sekdakab Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, Senin (17/7/2017).

Baca: Bahas Tanaman Kehidupan, Komisi II DPRD Pelalawan Panggil Camat Teluk Meranti dan Perusahaan

Kendati demikian, baik Banggar maupun TAPD tampaknya masih mempertahankan honorer.

Meskipun per tahunnya Pemkab Meranti mengeluarkan dana sebesar Rp 70 miliar.

"Belum ada rencana kita untuk mengurangi gaji ataupun jumlah honorer," ujar Yulian Norwis.

SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,

LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help