TribunPekanbaru/

Jadi Tersangka Korporasi Lahan Ilegal, PT Hutahaean: Kami Harap Proses Hukum Berkeadilan!

"Kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan Polda Riau. Kami berharap proses hukum ini berjalan

Jadi Tersangka Korporasi Lahan Ilegal, PT Hutahaean: Kami Harap Proses Hukum Berkeadilan!
Istimewa
Vice President PT Hutahaean, Ian Machyar 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan PT Hutahaean, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu sebagai tersangka dugaan penggarapan areal perkebunan di luar izin Hak Guna Usaha (HGU). PT Hutahaean diduga menggarap lahan seluas 835 hektar diduga masih dalam status hutan yang belum dibebaskan.

Ditetapkan sebagai tersangka korporasi, pihak manajemen mengaku hingga kini belum pernah mendapat pemberitahuan tertulis dari kepolisian.

"Sampai saat ini kami belum menerima (surat pemberitahuan sebagai tersangka) itu," terang Vice President PT Hutahaean, Ian Machyar melalui pesan Whatsapp, Kamis (27/7/2017).

Meski demikian, Ian menegaskan kalau pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Polda Riau. Hanya saja, manajemen berharap agar proses hukum dilakukan secara berkeadilan.

"Kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan Polda Riau. Kami berharap proses hukum ini berjalan lancar dan berkeadilan," terangnya.

Ditanya langkah yang akan diambil oleh perusahaan dalam menghadapi 'badai hukum' kasus agraria tersebut, Ian menegaskan kalau pihaknya masih terus mengikuti perkembangan masalah itu.

"Langkah manajemen setakad ini bersifat menunggu proses yang berjalan," jelasnya.

Polda Riau memulai penyidikan sejumlah perusahaan perkebunan di Riau, pasca-laporan Koalisi Rakyat Riau (KRR) terhadap 33 perusahaan perkebunan di Riau yang diduga melanggar izin dan menggarap kawasan hutan di luar izin yang dimiliki. Sejumlah perusahaan tersebut diduga melakukan penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 103.230 hektar serta melakukan penanaman kelapa sawit tanpa izin HGU seluas 203.997 hektar. Diperkirakan kerugian negara mengalami kerugian Rp 2,5 triliun.

Laporan tersebut sebenarnya merupakan hasil kerja dari pansus monitoring dan evaluasi perizinan perkebunan yang digarap oleh DPRD Riau. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help