TribunPekanbaru/
Home »

Video

News

VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran

"Tidak ada ikatan yang harus atau wajib. Jangankan Pemkab, Pemprov pun bisa terjadi, kan demikian, " jelas Sekda Riau Ahmad Hijazi

VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran
TribunPekanbaru/TheoRizky
Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi memimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2016 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Jumat (25/11). 

Laporan Reporter Tribunpekanbaru.com, Aan Ramdani

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Pemindahan Kas Umum Daerah (Kasda) oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, ikut mendapatkan tanggapan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Sekda Riau menilai bahwa hal tersebut sah saja dilakukan oleh Pemkab Rohul. "Tidak ada ikatan yang harus atau wajib. Jangankan Pemkab, Pemprov pun bisa terjadi, kan demikian, " jelas Sekda Riau Ahmad Hijazi, Rabu (2/8/2017).

Menurutnya, dalam kondisi ini memang ada dua persoalan yang harus dipisahkan. Pertama sebagai pemegang saham dan kedua Pemkab sebagai lembaga yang memiliki kemandirian juga berhak memilih Bank lain.

"Ini menjadi pembelanjaran bagi manajemen. Supaya lebih memperhatikan aspek-aspek usaha dan aspek-aspek pelanggan. Jangan dianggap bahwa seluruh Pemkab dan Pemprov ini adalah pemegang saham lantas tidak memperhatikan pelayanan," jelasnya.

Satu diantaranya tentang pelayanan ini Sekda mencontohkan pelayanan gaji guru yang kerap terlambat. Dengan demikian menurutnya pelayanan harus menjadi perhatian serius.

"Ternyata mekanisme pembayaran gaji guru itu dipusatkan di Kantor Pusat. Bagaimana mungkin mengentry transfer sampai sembilan ribuan SMA itu. Harusnya, dana itu ditransfer ke cabang-cabang mereka yang ada di Kabupaten/Kota dan kabupaten kota yang menginput," paparnya.

Menurutnya, dengan pola pelayanan gaji guru yang dilakukan selama ini membuat keterlambatan penerimaan gaji guru hingga seminggu. Untuk itu, hal ini harus disikapi lebih lanjut.

"Saya juga kemarin monitor guru-guru di Kabupaten dan rata-rata mereka itu mengambil atau terima gaji tanggal 7,8 dan ada tanggal 10. Kemudian saya tanya ke beberapa pihak kenapa terlambat dan rupanya dipusatkan inputnya di Kantor Pusat dan itu lambat," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Sekda, jika input penyaluran gaji tersebut dipecah di 12 kabupaten/kota maka, dalam satu atau dua hari prosesnya sudah bisa selesai.

"Kalau ini dipusatkan di Kantor Pusat ya kemampunya satu minggu juga memang dan hal-hal yang seperti ini harus jadi perhatian. Jangan sampai hal ini pun membuat orang kecewa sehingga nanti muncul sikap," katanya.

Terlepas dari persoalan tersebut menurutnya, pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota sebagai pemegang saham setidaknya memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau. (dni)

Penulis: Aan Ramdani
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help