Kuasa Hukum Buruh DAP Minta Kejari Siak Tunda Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

"Jadi, penegak hukum mestinya mempedomani putusan MK ini. Ini rujukan kita. Kita hormati praperadilan yang

Kuasa Hukum Buruh DAP Minta Kejari Siak Tunda Pelimpahan Perkara ke Pengadilan
Tribun Pekanbaru/ Raya Nainggolan
Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Hendry Gunawan SH 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tim kuasa hukum dua aktivis buruh anggota SBSI yang ditahan oleh Polda Riau meminta Kejaksaan Negeri Siak untuk sementara menghentikan proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Hal tersebut disebabkan, karena saat ini mereka tengah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Riau dan proses sidang praperadilan sedang berlangsung.

"Kita minta agar Kejari Siak sementara menunggu lebih dulu putusan gugatan praperadilan yang kita ajukan terhadap Polda Riau. Kita berharap Kejari menghormati proses yang sedang kami tempuh," kata Koordinator Wilayah KSBSI Riau, Juandy Hutahuruk SE kepada Tribun Pekanbaru, Kamis (10/8/2017).

Sebelumnya pada Senin (19/6/2017) lalu, Polda Riau melakukan penahanan dua aktivis buruh Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI)-KSBSI yang merupakan pekerja di PT Dian Anggara Persada (DAP) beroperasi di Kandis, Siak. Penahanan dilakukan terhadap Ketua Pengurus Komisariat PT DAP, Jhon Veri Panjaitan dan Sekretaris Herianto.

Kasus ini bermula dari laporan manajemen PT DAP yang menuding kedua aktivis buruh tersebut melakukan penghasutan sehingga berujung demonstrasi pekerja. Padahal, kata Juandy apa yang dilakukan oleh para buruh adalah ekspresi dalam menyatakan sikap atas perlakukan dan kebijakan perusahaan yang merugikan buruh, yakni menyangkut upah di bawah ketentuan UMP, status karyawan dan pelanggaran hak pekerja lainnya.

Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Hendry Gunawan SH menyatakan, Kejari Siak dan PN Siak sepantasnya patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015. Sesuai putusan MK tersebut, menurut Hendry, sebelum pokok perkara pidana disidangkan, maka permohonan praperadilan tetap berlanjut dan dapat dilaksanakan persidangan praperadilannya.

"Jadi, penegak hukum mestinya mempedomani putusan MK ini. Ini rujukan kita. Kita hormati praperadilan yang sedang kami tempuh. Agar nanti prosesnya tidak cacat hukum," kata Hendry. LLPH Pemuda Pancasila Riau ditunjuk oleh kedua aktivis buruh sebagai tim kuasa hukum.

Dalam putusan MK tersebut, kata Hendry disebutkan bahwa pasal 82 ayat (1) huruf d UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang prasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara pidana atas nama terdakwa/ pemohon".

Pada Rabu kemarin, persidangan praperadilan yang diajukan oleh dua aktivis SBSI ditunda oleh majelis hakim PN Pekanbaru. Penyebabnya karena tergugat Polda Riau tidak bisa hadir. Melalui suratnya, Polda Riau menyatakan belum bisa hadir karena sedang mengurusi perkara lain dan lawyer yang dimiliki masih bekerja dalam perkara lain. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help