TribunPekanbaru/

Anggota DPRD Pekanbaru Belum Kembalikan Mobdin, Ini Kata BPKAD

Pemko Pekanbaru mengingatkan kalangan DPRD Pekanbaru, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Anggota DPRD Pekanbaru Belum Kembalikan Mobdin, Ini Kata BPKAD
foto/internet
Ilustrasi Mobil Dinas 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru mengingatkan kalangan DPRD Pekanbaru, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, dengan sudah adanya aturan tersebut, legislator tidak bisa sembarangan lagi.

Terutama untuk tunjangan transportasi yang mengalami kenaikan. Apalagi Perdanya sudah berlaku sejak 1 Agustus lalu. Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Alek kurniawan menjelaskan, untuk transportasi tersebut, anggota dewan harus mengembalikan mobil dinas (mobdin).

Baca: VIDEO: Gadis Ini Digampar Ibu-Ibu Pakai Sendal Usai Minta Geser Duduk di Angkot, Ini Penyebabnya!

Sebab, uang tunjangan transportasinya akan segera dibayarkan. "Jangan sampai jadi temuan BPK," kata Alek menjawab Tribunpekanbaru.com, Jumat (11/8/2017).

Disinggung apakah ini berlaku untuk semua anggota dewan, termasuk pimpinan? Alek menjelaskan, sebenarnya sesuai aturan, selama ini mobdin yang dipakai anggota dewan hanya lah merupakan pinjam pakai dari Pemko. Beda halnya pimpinan DPRD, memang disiapkan mobdin.

Baca: Warga Miskin Riau Meningkat, Dewan Riau Ingin Pelesiran ke Luar Negeri

Tapi sekarang, dengan adanya PP 18 tersebut, semua anggota dewan harus mengembalikannya. Meski Perda-nya sudah ada, Pemko saat ini masih membuat Perwako-nya. "Apakah bisa diterapkan pada September mendatang, untuk lebih jelasnya, bisa difollow-up ke Bagian Hukum," sarannya.

Sekadar diketahui, hingga saat ini belum satu pun anggota DPRD Pekanbaru yang mengembalikan mobdin. "Besaran tunjangan akan disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dari kelas yang terbagi, yakni kelas tinggi, sedang dan rendah sesuai Permendagri No 21 Tahun 2017.

Rumus angkanya, besaran pendapatan daerah dikurangi belanja pegawai. Di situlah bisa ditentukan berapa besaran tunjangan yang akan didapat anggota DPRD Pekanbaru," terangnya. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help