TribunPekanbaru/

Setelah SMP Negeri, Komisi III Akan Panggil SMP Swasta, Ini yang Dibahas

Setelah sukses menggelar pertemuan dengan 44 Kepala SMPN se-Pekanbaru Selasa kemarin, kini giliran SMP swasta yang akan diundang Komisi III DPRD kota.

Setelah SMP Negeri, Komisi III Akan Panggil SMP Swasta, Ini yang Dibahas
Tribun Pekanbaru/Syafruddin Mirohi
Ilustrasi - Suasana hearing Komisi III DPRD Pekanbaru dengan beberapa Kepala SMPN dan Disdik Pekanbaru, terkait pungutan uang di sekolah dan penerimaan siswa baru, Selasa (8/8/2017) di ruang Paripurna. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah sukses menggelar pertemuan dengan 44 Kepala SMPN se-Pekanbaru Selasa kemarin, kini giliran SMP swasta yang akan diundang Komisi III DPRD Pekanbaru. Pemanggilan pihak SMP swasta tersebut, untuk mendengarkan keluhan terkait masalah pendidikan.

Mulai dari penerimaan siswa, bantuan pemerintah yang didapatkan, hingga persoalan pendidikan lainnya. "Ya, sekolah negeri (SMPN) sudah kita dengarkan keluhannya. Sekarang giliran sekolah swasta. Rencana kita pekan depan," kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani S Sos kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (11/8/2017).

Baca: Jejak Karir Oknum TNI yang Tempeleng Personil Satlantas, Pernah Depresi dan Lakukan Pelanggaran Ini

Seperti diketahui, di Kota Pekanbaru jumlah SMP swasta lebih banyak dari yang negeri, yakni 85 sekolah. Sementara SMPN hanya 44 sekolah. Tahun 2017 ini, siswa yang menamatkan sekolah dasar (SD) sebanyak 14 ribu orang. Untuk daya tampung SMPN hanya 7.904 siswa.

Namun karena masyarakat banyak yang berminat, diambil kebijakan maka daya tampung yang diterima di SMPN menjadi 9.088 siswa. Selebihnya sekitar 5 ribu siswa lebih, diharapkan bisa ditampung di SMP swasta setingkatnya.

Baca: Gampangnya Fadli Zon Sebut Anggaran Rp 7,2 Triliun untuk DPR Itu Masih Kecil

"Ini juga akan kita tanyakan nanti. Termasuk kendalanya. Karena kita menginginkan semua siswa yang tamat SD kemarin, tidak ada yang putus sekolah. Karena pendidikan ini sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai amanat UUD 1945," terangnya.

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help